JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan perubahan skema perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer tunai kepada masyarakat yang berhak, bukan lagi melalui subsidi produk. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang membahas perkembangan ekonomi dan rekomendasi kebijakan pemerintah. DEN menyampaikan rekomendasi dengan mempertimbangkan data dan kajian, yang dibahas bersama Presiden serta sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Direktur Eksekutif/Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat melaporkan uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah menjangkau 514 kabupaten/kota. Sebanyak 11,5 juta orang terdaftar dalam program itu dan didukung 775.000 agen yang membantu pendaftaran. Menurut Firman, studi uji coba di Bali menunjukkan digitalisasi perlindungan sosial dapat menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen. Ia juga menyebut inclusion error turun dari 4,1 persen. Exclusion error terjadi ketika warga yang berhak tidak menerima bantuan, sedangkan inclusion error terjadi ketika bantuan diberikan kepada warga yang tidak memenuhi kriteria. Firman menilai digitalisasi dapat membuat penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran.