SURABAYA, KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai Rp 12,9 triliun. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Eri mengatakan, APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama. "Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya," kata Eri, Selasa. Eri berharap, APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio. "Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan," katanya. Struktur APBD Surabaya 2027 Berdasarkan struktur Raperda APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 12,6 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar diperuntukkan bagi belanja operasi sebesar Rp 9,8 triliun. Selanjutnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp 2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 47,6 miliar. Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 11,1 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,6 triliun. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1,7 triliun. Angka tersebut terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp 1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp 1,5 triliun, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp 0. Bantuan sosial hingga penanganan banjir jadi prioritas Eri menuturkan, salah satu prioritas dalam APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Melalui penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD, Pemkot Surabaya berupaya menambah cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi. "Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," tuturnya. Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperkuat melalui APBD 2027. Eri berharap, upaya penanganan di berbagai titik genangan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang. "Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," jelasnya. Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya juga memprioritaskan dukungan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Prioritas tersebut mencakup keberlanjutan program beasiswa serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. "Yang berikutnya adalah terkait dengan tetap bagaimana kita memberikan bantuan beasiswa terkait pendidikan dan kesehatan karena pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan," katanya. Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana menata kembali pelayanan puskesmas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui penugasan petugas puskesmas ke kampung-kampung. "Kami juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ujarnya. Sementara itu, di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk untuk Lembar Kerja Siswa (LKS). "Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," paparnya. DPRD Sebut APBD 2027 Sedikit Menurun Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, nilai APBD 2027 mengalami sedikit penurunan. Menurut dia, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang tengah melemah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan program-program yang menjadi prioritas dan yang perlu dikesampingkan. “Itu yang membuat pendapatan kita agak menurun sedikit karena upaya untuk mencari terobosan terus digiatkan, tapi itu hanya target. Tapi memungkinkan terus nanti dalam pengawalan pelaksanaan APBD ini memungkinkan nanti bisa melebihi dari itu,” terang Kaji Ipuk, sapaan akrabnya. Ia menyebut, sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pembinaan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai keterampilan tetap menjadi prioritas dalam APBD 2027. “Karena kami bertujuan bahwa APBD ini juga untuk membangun satu kekuatan mental dan kemandirian dalam mengedepankan kemampuan diri ini juga penting,” ucapnya. Menurut Syaifuddin, pengesahan Raperda APBD dalam momentum Hari Pahlawan juga menjadi pengingat bagi masyarakat Surabaya untuk meneruskan semangat perjuangan melalui upaya meningkatkan kesejahteraan warga. “Maka seiring sejalan APBD ini juga kami aplikasikan untuk semangat menyejahterakan masyarakat. Maka tentunya segala upaya ini terus kita dedikasikan untuk kepentingan warga kota Surabaya,” ujarnya.