JAKARTA. Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha ritel di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu (11/11/2026). "Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas, dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, pada Rabu (11/11). Selain memberikan kepastian terkait perizinan, Zulhas juga meluruskan persepsi mengenai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai sebagian kalangan berpotensi menjadi pesaing ritel modern. Menurutnya, koperasi desa bukanlah supermarket, ritel, maupun warung. Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang salah satu fungsi utamanya mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Ia mencontohkan penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi yang selama ini melewati rantai distribusi cukup panjang sehingga harga yang diterima masyarakat bisa lebih tinggi. Melalui koperasi desa, pemerintah ingin memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak. "Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya. Selain menjalankan fungsi distribusi subsidi dan bantuan pemerintah, koperasi desa juga diarahkan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan Aprindo menyambut baik upaya pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi. Menurutnya, koperasi, UMKM, dan ritel modern memiliki kekuatan serta peran masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kemitraan. "Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ujar Solihin. Solihin menambahkan industri ritel juga siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya, konsumsi merupakan salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi. Di sisi lain, Aprindo juga meminta agar pemerintah terus memperkuat harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan untuk industri ritel. "Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," sebut Solihin.