Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi gejolak harga di tengah kekeringan, tambahan program Bantuan Pangan Beras selama tiga bulan Juli-September 2026 menjadi bukti kehadiran negara. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengingatkan, rakyat tidak boleh dipersulit dengan kenaikan harga. "Indonesia memasuki musim kemarau. Harga sembako tidak boleh naik dan rakyat tidak boleh disulitkan karena gejolak harga. Karena itu pemerintah menambah bantuan pangan agar masyarakat yang paling rentan tetap terlindungi," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Pangan bersama Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Perum Bulog pada Juni lalu. Penyaluran dimulai pada Juli 2026 dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan. Program tersebut diproyeksikan menyerap sekitar 1 juta ton cadangan beras pemerintah dan berfungsi sebagai bantalan sosial untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari dampak fluktuasi harga pangan. Dalam rapat itu, pemerintah juga memutuskan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton impor kedelai yang merupakan bahan baku UMKM. Keputusan ini untuk menjaga stabilisasi harga di UMKM tempe, tahu dan konsumen. Mekanisme pemberian subsidi akan diatur lebih lanjut bersama kementerian terkait dan Perum Bulog. Selain itu, pemerintah memprioritaskan distribusi Minyakita untuk memenuhi kebutuhan pasar rakyat dan pasar tradisional. Program bantuan sosial disebut tidak boleh lagi menggunakan alokasi Minyakita agar pasokan di pasar tetap terjaga dan harga dapat lebih terkendali, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kenaikan harga akibat tantangan distribusi. Sementara, berdasarkan laporan kementerian/lembaga terkait serta hasil pengecekan langsung di lapangan, stok pangan nasional saat ini berada dalam kondisi cukup. Harga sejumlah komoditas strategis seperti ayam ras dan telur secara umum masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun kenaikan harga cabai rawit mengalami kenaikan karena faktor musim. Zulhas menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pangan masyarakat melalui instruksi agar seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok. "Bapak Presiden menginstruksikan agar kebutuhan sembako rakyat diperhatikan secara serius. Harga sembako tidak boleh memberatkan rakyat dalam situasi apa pun. Negara harus hadir memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau," pungkasnya. Di tengah ketidakpastian global, stabilitas pangan ditegaskan menjadi prioritas utama. Melalui penguatan stok, bantuan pangan, dukungan bagi pelaku usaha pangan, serta pengawasan distribusi komoditas strategis, pemerintah memastikan kehadiran negara menjaga daya beli masyarakat dan menjamin kebutuhan pangan tetap terpenuhi.