BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan pemerintah pusat tidak memberlakukan moratorium atau menghentikan pemberian izin baru untuk pendirian ritel modern. Ia menegaskan, pemerintah tetap mendukung perkembangan industri ritel di Indonesia. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan isu pembatasan izin pendirian ritel. "Saya tegaskan kembali. Tidak ada ada larangan atau moratorium izin untuk mendirikan ritel dimanapun," ujar Zulhas kepada awak media dalam acara Hari Ritel Nasional 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Menurut Zulhas, industri ritel memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain membuka lapangan kerja, keberadaan ritel juga menjadi tempat bagi berbagai produsen untuk memasarkan produknya. "Ritel ini kan menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi. Karena nanti produsen, UMKM, para produsen lainnya, nelayan, petani kan bisa punya tempat untuk menjual. Konsumen juga bisa menggunakan dengan cepat," katanya. Ia menambahkan, keberadaan ritel juga memudahkan masyarakat mendapatkan barang yang dibutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga memastikan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mengganggu usaha ritel modern, supermarket, maupun warung kelontong. Menurut Zulhas, KDMP memiliki fungsi berbeda dengan usaha ritel. Adapun barang yang akan disalurkan melalui koperasi antara lain pupuk, gas, dan beras. "Koperasi desa itu adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan dan barang-barang yang subsidi," ucapnya. Selain menyalurkan bantuan, KDMP juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Dengan begitu, koperasi tersebut diharapkan bisa membantu menyerap hasil produksi mereka, terutama ketika harga jual di pasaran terlalu rendah. Zulhas mencontohkan hasil tangkapan nelayan yang seharusnya bisa dijual dengan harga Rp100.000, tetapi hanya dihargai Rp10.000 hingga Rp15.000. "Kita lagi ngitung harga, misalnya telur, kemudian ikan, nelayan kita itu ikannya itu harusnya harganya Rp100.000, cuma dihargai Rp10.000-Rp15.000," terangnya. Ia menambahkan, dukungan koperasi dan pemerintah diperlukan agar petani dan nelayan tidak terus dirugikan akibat rendahnya harga jual hasil produksi mereka. "Kalau tidak di backup oleh koperasi, tidak di dukung oleh pemerintah, tentu nelayan kita akan miskin terus. Jadi dia fungsinya sebagai offtaker," kata Zulhas.