Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menjelaskan bahwa kenaikan tingkat imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang terjadi belakangan akan menambah beban utang negara dalam jangka panjang serta menahan ekspansi pembiayaan di sektor riil. Adapun, yield SBN tertinggi mencapai level 7,38% dalam lelang terakhir pada 20 Oktober 2026. Angka itu jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yield SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9%. Kepala Ekonom PT Bank Danamon Tbk. (BDMN) Irman Faiz menegaskan bahwa lonjakan yield ini tidak boleh hanya dilihat sebagai beban sesaat, melainkan berisiko mengunci biaya pembiayaan (cost of fund) pemerintah yang lebih mahal untuk beberapa tahun ke depan. Tekanan ini terutama berasal dari penerbitan seri baru untuk membiayai kembali utang jatuh tempo (refinancing) serta penyesuaian bunga pada instrumen berbunga mengambang. Dampak langsung pada APBN 2026 dinilai relatif terbatas karena realisasi yield dihitung secara rata-rata tahunan dan lonjakan baru terjadi menjelang akhir tahun. Hanya saja, risiko fiskal yang jauh lebih besar menanti pada 2027. Irman mencontohkan, tabel sensitivitas Nota Keuangan RAPBN 2027 menunjukkan bahwa setiap kenaikan yield SBN 10 tahun sebesar 10 basis poin (bps) akan menambah belanja sekitar Rp1,8 triliun. "Jika rata-rata yield 2027 mencapai 7,4%, atau 50 basis poin di atas asumsi 6,9%, tambahan tekanan belanja dan defisit secara indikatif mencapai sekitar Rp9 triliun," jelas Irman kepada Bisnis, Minggu (25/10/2026). Jika defisit ingin dipertahankan maka pemerintah terpaksa harus memangkas alokasi belanja produktif atau menggenjot penerimaan tambahan. Masalahnya, beban bunga utang pemerintah pada 2026 saja sudah mencapai Rp599,6 triliun, yang menyedot sekitar 19% dari target penerimaan negara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet pun menambahkan bahwa dampak kenaikan yield SBN ini juga berpotensi merambat ke sektor riil. Bagaimanapun, SBN merupakan acuan (benchmark) biaya dana di dalam negeri. Oleh sebab itu, jika yield SBN melonjak tajam maka biaya penerbitan obligasi korporasi akan ikut terkerek naik dan ruang penurunan suku bunga kredit perbankan menjadi semakin lambat. "SBN berbunga tetap yang diterbitkan dengan yield 7,4% akan membebani anggaran selama sepuluh tahun atau lebih. Kenaikan yield ini pada akhirnya mempersempit ruang untuk belanja produktif dan dampaknya merambat ke perlambatan investasi dan sektor riil," papar Yusuf kepada Bisnis, Minggu (25/10/2026). Terkait pemicunya, kedua ekonom sepakat bahwa lonjakan yield ini bukan semata-mata akibat sentimen negatif jangka pendek dari isu reklasifikasi indeks pasar modal Indonesia dari MSCI. Tekanan lebih mendasar datang dari tingginya suku bunga global, yang mana yield US Treasury (UST, obligasi negara AS) tenor 10 tahun masih berada di kisaran 5,24%. Selisih (spread) yang menyempit antara SBN dan UST membuat aset rupiah kurang menarik. Menurut Yusuf, investor asing membutuhkan spread sekitar 220 hingga 250 bps untuk kembali masuk secara agresif—saat ini, spread SBN dengan UST sekitar 214 bps. Selain itu, yield SBN juga harus bersaing dengan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang selalu menawarkan imbal hasil tinggi. Core Indonesia pun mendorong Kementerian Keuangan untuk tidak memaksakan penerbitan utang dalam jumlah besar saat yield sedang memuncak. Pemerintah disarankan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL), mengatur komposisi tenor untuk menghindari penumpukan jatuh tempo, menjaga kredibilitas fiskal, hingga berkoordinasi terkait penerbitan surat berharga dengan Bank Indonesia. "Efektivitas kebijakan dapat dilihat dari rasio penawaran terhadap target dalam setiap lelang SBN, porsi kepemilikan asing, selisih yield SBN dengan US Treasury, premi CDS, serta perkembangan beban bunga utang terhadap penerimaan negara," kata Yusuf. Sementara Irman menekankan pentingnya jadwal dan komposisi penerbitan yang fleksibel. Selain itu, memperpendek tenor dapat membantu biaya saat ini dengan catatan tidak berlebihan karena akan meningkatkan risiko pembiayaan kembali. Dia juga menggarisbawahi pentingnya kelanjutan perbaikan tata kelola pasar keuangan domestik dan menjaga stabilitas rupiah untuk menurunkan kompensasi risiko yang diminta investor. "Yang paling perlu dicegah adalah tekanan pasar sementara berubah menjadi beban fiskal yang lebih panjang, sebab meskipun yield pasar kemudian turun, biaya dari utang yang sudah diterbitkan pada tingkat tinggi tetap harus ditanggung hingga jatuh tempo," tutup Irman.