JAKARTA. Dinamika politik di tingkat elite berpotensi meningkatkan ketidakpastian iklim usaha dan menahan keputusan investasi jangka panjang. Pelaku usaha membutuhkan stabilitas politik serta konsistensi kebijakan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan ekspansi bisnis dan penanaman modal asing (PMA). Sebagai informasi, dinamika politik nasional memanas hari ini setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi Industri & Anggota Luar Biasa, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaja mengatakan, gejolak politik dapat memunculkan ketidakpastian baru atau policy uncertainty yang menjadi pertimbangan pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis. “Bagi dunia usaha, kepastian regulasi dan konsistensi arah kebijakan pemerintah adalah hal yang paling utama. Jika stabilitas di tingkat elite terganggu, kekhawatiran terbesar pelaku bisnis adalah tertundanya keputusan investasi jangka panjang, baik ekspansi korporasi maupun penanaman modal asing (PMA),” ujar Achmad kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, ketidakpastian politik juga berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pasar keuangan. Peningkatan persepsi risiko dapat memicu volatilitas nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Jika persepsi risiko (risk perception) meningkat, investor cenderung bersikap wait and see, yang pada akhirnya dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang sudah cukup berat,” katanya. Ia berharap para elite politik dapat mengedepankan kepentingan nasional dan menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian. Menurut dia, komunitas bisnis membutuhkan keberlanjutan kebijakan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. “Kadin dan komunitas bisnis secara luas senantiasa mendorong agar transisi kebijakan dan roda pemerintahan tetap berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berbisnis (ease of doing business). Stabilitas politik dan ekonomi harus berjalan berdampingan agar target pembangunan nasional tetap tercapai,” jelas Achmad. Di sisi lain, Ia mengingatkan pemerintah dan DPR agar tetap memperhatikan fondasi ekonomi riil di tengah dinamika politik. Menurutnya, menjaga daya beli masyarakat kelas menengah-bawah, mengendalikan inflasi pangan, dan mempertahankan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi prioritas. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan proyek-proyek strategis yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain menjaga fondasi ekonomi, Achmad menilai komunikasi publik pemerintah dan tokoh politik perlu diperkuat untuk meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat dan pasar. “Pemerintah dan para tokoh politik perlu segera meredam spekulasi liar melalui komunikasi yang transparan dan menenangkan, guna menghindari kepanikan di pasar keuangan maupun sektor perbankan,” pungkasnya.