JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kondisi pasar keuangan sebelum menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun. Pasalnya menurut Suahasil, kondisi global yang belum kondusif turut mendorong kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat. Suahasil mengatakan, penerbitan obligasi daerah tetap dapat dilakukan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi pasar saat menentukan waktu penerbitan surat utang. "Obligasi itu kan sudah ada ketentuannya. Kita jalankan sesuai ketentuan. Namun, yang namanya kondisi menerbitkan obligasi itu tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini globalnya lagi enggak bagus," ujar Suahasil ditemui usai acara Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur pada Jumat (30/10/2026). Suahasil menambahkan, kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yang berencana menerbitkan surat utang untuk membiayai pembangunan. "Obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian dari semua yang ingin berniat untuk mengeluarkan obligasi," katanya. Menurut Suahasil, pemerintah pusat turut membuka sejumlah opsi pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Dia menjelaskan, selama ini terdapat sejumlah proyek pemerintah daerah yang mendapat dukungan APBN, baik melalui belanja pemerintah maupun skema pembiayaan. Salah satu contohnya adalah proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang memperoleh dukungan melalui skema penerusan pembiayaan. "Untuk Pemda DKI memang sudah ada beberapa proyek yang secara langsung ataupun tidak langsung itu berasal dari APBN. Ada yang sifatnya belanja APBN, ada yang juga sifatnya pembiayaan. Seperti misalkan MRT, itu penerusan," ujar Suahasil. Menkeu Suahasil mengatakan, pendekatan serupa juga dilakukan pemerintah pusat dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, daerah memiliki alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan selain menerbitkan obligasi. Sebelumnya, Pramono Anung berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Jakarta.