Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Keputusan tersebut tidak hanya menyangkut pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik. Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut dilandasi pertimbangan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya. Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu turut memuat rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun regulasi pelarangan vape beserta sanksinya. Dengan demikian, nasib penjual, produsen, dan industri rokok elektrik menjadi perhatian setelah MUI mengeluarkan ketentuan tersebut. Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menjelaskan bahwa rokok elektrik atau vape merupakan perangkat yang menggunakan baterai maupun sumber energi lain untuk memanaskan cairan hingga menghasilkan aerosol yang dihirup penggunanya. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa. MUI juga menyoroti nikotin sebagai senyawa yang bersifat adiktif dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. MUI menggunakan prinsip sadd al-dzari'ah, yakni upaya mencegah sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang. Dalam konteks ini, perangkat vape dinilai perlu dikendalikan agar tidak dimanfaatkan sebagai media peredaran maupun konsumsi zat terlarang. Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, DPR, kementerian, lembaga pengawas, hingga aparat penegak hukum. Berikut sejumlah rekomendasi MUI berdasarkan bidang kewenangannya: Fatwa MUI secara tegas memasukkan produksi dan perdagangan vape dalam ketentuan hukum haram. Artinya, dari perspektif fatwa, aktivitas usaha tersebut tidak hanya dinilai dari penggunaan produk oleh konsumen, tetapi juga dari proses penyediaan dan penjualannya. Namun, pelaku usaha perlu memperhatikan bahwa fatwa dan regulasi pemerintah memiliki kedudukan berbeda. Rekomendasi MUI agar pemerintah menyusun undang-undang menunjukkan bahwa pengaturan larangan beserta sanksi masih memerlukan kebijakan resmi dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, penjual dan produsen perlu mencermati perkembangan aturan pemerintah, termasuk kebijakan perizinan, pengawasan produk, dan ketentuan perdagangan yang berlaku. Rokok konvensional dan vape sama-sama memiliki risiko kesehatan, meskipun cara kerja serta bahan yang dihasilkan berbeda. Berikut perbedaan keduanya. Penggunaan rokok konvensional telah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis akibat paparan zat berbahaya dalam asap tembakau. Risiko tersebut dapat muncul pada pengguna aktif maupun orang yang terpapar asap rokok dari lingkungan sekitarnya. Vape tidak melalui proses pembakaran tembakau seperti rokok konvensional, tetapi hal tersebut tidak berarti produk ini bebas dari risiko. Aerosol yang dihasilkan dapat mengandung nikotin dan zat lain yang berpotensi mengganggu fungsi tubuh. Dengan demikian, vape dan rokok konvensional memiliki karakteristik paparan yang berbeda, tetapi keduanya tetap membawa risiko kesehatan. Mengganti rokok dengan vape bukan berarti seseorang terbebas dari bahaya nikotin maupun gangguan kesehatan lainnya.