JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan PFII, mulai dari kegiatan usaha, kelembagaan, fasilitas perpajakan, hingga ketentuan hukum dan penggunaan valuta asing. "Bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk pusat finansial yang kompetitif secara internasional sebagai wilayah yang diberikan kewenangan khusus dalam menggerakkan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan di masa depan," tulis beleid pertimbangan dalam UU tersebut dikutip pada Jumat (30/10/2026). Nantinya PFII akan dikelola oleh Gubernur PFII yang juga menjadi ketua dewan PFII. Dewan PFII adalah organ yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola PFII. Tujuan dibentuknya PFII ialah, dalam Pasal 4, meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional; mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan; menarik investasi dan Pelaku Usaha sektor keuangan, baik nasional maupun internasional. Lalu memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lainnya; memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional; meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia; memfasilitasi dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan transformasi industri terhadap perekonomian nasional; "mengembangkan pasar modal, teknologi keuangan, keuangan digital, dan infrastruktur pasar keuangan yang kompetitif secara internasional; menarik lembaga keuangan internasional, dana investasi, lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), kantor pusat regional, pusat perbendaharaan (treasury center), dan penyedia jasa profesional; dan menjadikan PFII sebagai pusat penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional," tulis beleid tersebut. Dari sisi pendanaan, Pasal 24 mengatur sumber modal awal Lembaga Pengelola PFII (LP PFII). Sumber tersebut dapat berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan usaha, barang milik negara atau daerah yang dipindahtangankan melalui hibah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.