JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal menggelar dialog dengan analis, ekonom, dan financial influencer (finfluencer) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (18/10/2026). Pertemuan ini digelar setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 14,91 persen pada pekan lalu. Dialog tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan pasar modal sekaligus menghimpun masukan dari pelaku pasar untuk memperkuat integritas dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tekanan pasar terjadi setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka peluang reklasifikasi status pasar modal Indonesia dari Emerging Market (EM) menjadi Standalone Market. Pada Jumat (16/10/2026), BEI bahkan menghentikan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 08.58 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS), setelah IHSG merosot hingga 8 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dialog terbuka antara regulator dan pelaku pasar diperlukan untuk mengidentifikasi masukan serta berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kepercayaan dan memperkuat pasar modal Indonesia. “Regulator tidak hanya hadir untuk menyampaikan kebijakan kepada pelaku pasar. Kami justru ingin mendengar masukan dan pandangan secara terbuka, termasuk berbagai hal yang mungkin belum kami ketahui. Masukan tersebut penting untuk memperkuat langkah kita bersama dalam mengembangkan dan memperkuat pasar modal dalam negeri,” ujar Friderica dalam keterangan tertulis. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) Hasan Fawzi menuturkan, OJK bersama SRO dan pelaku pasar berkomitmen melanjutkan serta memperkuat implementasi aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup penguatan transparansi pasar dan komunikasi dengan penyedia indeks global serta investor, termasuk untuk menindaklanjuti berbagai masukan terkait pasar modal Indonesia. Hasan menambahkan, OJK juga memperkuat integritas pasar modal melalui penegakan hukum. Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp 2,1 triliun terkait pelanggaran di pasar modal. Menurut Hasan, sanksi tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan OJK, bukan semata-mata respons terhadap dinamika pasar terkini. Penegakan hukum menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat integritas pasar modal dan menjaga kepercayaan investor. “Pasar modal kita adalah rumah dan milik kita bersama. Berbagai tekanan yang dihadapi perlu kita respons dengan solusi yang konstruktif. Dalam kondisi ini, kita harus bersama-sama dan bersatu untuk memberikan respons yang terukur, serta menghadirkan fakta dan rasionalitas sebagai penyeimbang sentimen pasar,” ujar Hasan. Ia menegaskan, masukan dari pelaku pasar, ekonom, dan finfluencer diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif, berbasis fakta, dan dapat segera ditindaklanjuti OJK bersama SRO. Masukan tersebut dinilai semakin penting seiring dengan meluasnya basis investor di pasar modal Indonesia. Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menyampaikan, penguatan transparansi menjadi salah satu fokus utama reformasi pasar modal Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham, klasifikasi investor, dan konsentrasi kepemilikan saham. Menurut Iding, cakupan keterbukaan informasi tersebut mendapat pengakuan dan apresiasi positif dari berbagai pihak. Melalui dialog ini, OJK bersama SRO mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat konsolidasi pasar modal Indonesia, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan investor.