Indonesia dinilai dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan. Target tersebut terbilang ambisius, namun Indonesia pernah mencapai pertumbuhan sebesar 9,9% pada 1980 dan rata-rata 6,8% pada 1986-1996. Pencapaian pada 1980 tersebut ditopang oleh booming minyak, sedangkan pada 1986-1996 didorong oleh kinerja investasi dan ekspor. Rata-rata 8% membutuhkan komitmen jangka panjang. Pengalaman US-ASEAN Business Council (USABC) di ASEAN seperti Vietnam menunjukkan, target pertumbuhan yang konsisten didukung oleh pimpinan tertinggi, diterjemahkan dalam kebijakan, dan menjadi acuan bersama kementerian serta pemerintah provinsi. Berkaitan itu, US-ASEAN Business Council (USABC) merilis white paper yang memuat delapan rekomendasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Rekomendasi disusun berdasarkan pengalaman perusahaan anggota, dialog USABC dengan pemerintah sepanjang tahun, serta diskusi yang mengemuka pada Indonesia Business Mission (IDBM) pada 27-28 Oktober 2026. Delapan rekomendasi tersebut sebagai berikut: 1. Memodernisasi proses impor, dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan dan penetapan tenggat yang realistis dengan mekanisme monitoring dan eskalasi yang jelas. 2. Memperkuat kepercayaan terhadap standar dan sertifikasi, dilakukan melalui kriteria yang transparan, mengakui hasil penilaian dari lembaga luar negeri yang kredibel, dan memperluas kapasitas pengujian terakreditasi. 3. Meningkatkan kepastian teknis pemerintah di bidang digital, melalui uji coba sebelum implementasi secara luas serta pemanfaatan kecerdasan buatan, komputasi awan, dan keamanan siber secara produktif dan aman. 4. Meningkatkan kepastian regulasi melalui konsultasi yang bermakna, panduan implementasi yang jelas, masa transisi yang memadai, dan koordinasi pusat-daerah. 5. Memposisikan pemerintah sebagai mitra investasi jangka panjang melalui BKPM, dan memperkuat mekanisme penanganan kendala dan eskalasi. 6. Memperluas transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas lokal melalui kemitraan komersial dan penyelarasan persyaratan TKDN dengan kapasitas industri dalam negeri. 7. Menyeimbangkan stabilitas cadangan devisa dan fleksibilitas reinvestasi melalui evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang melibatkan pemerintah, industri, dan perbankan. 8. Mewujudkan komitmen perdagangan melalui peta jalan implementasi, melibatkan industri terdampak, dan pengukuran hasil dari aspek-aspek terkait. Presiden dan CEO USABC Amb. Brian McFeeters mengatakan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) telah lama berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. “Kepastian dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting agar perusahaan dapat terus mempertahankan investasi, memperluas operasi, dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pelaku usaha lokal,” kata dia pada jumpa pers USABC mengenai Delapan Rekomendasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8% di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Adapun rekomendasi tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan dan RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita, termasuk hilirisasi, industrialisasi, reformasi birokrasi, dan mobilisasi investasi. Brian menjelaskan, melalui rekomendasi dalam bentuk white paper tersebut, USABC dan perusahaan anggota berharap dapat terus bekerja bersama pemerintah Indonesia untuk memperkuat iklim investasi, mendorong ekspansi usaha yang berkelanjutan, dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, pekerja, pemasok lokal, dan pelaku usaha Indonesia. Pada kesempatan itu, Country Representative Indonesia US-ASEAN Business Council Bhredipta Socarana mengatakan, investasi adalah komponen paling berpeluang mendorong pertumbuhan. Adapun investor luar negeri yang telah beroperasi di Indonesia adalah sumber investasi yang paling dapat diandalkan. Ada tiga alasan, pertama, membayar pajak dan PNBP ke negara. Kedua, menyediakan barang dan jasa yang mendukung agenda pemerintah. Ketiga, memperkuat ekosistem sebagai pelanggan pemasok lokal, pemberi kerja, pelatih, dan pembawa inovasi. “Ketika perusahaan-perusahaan dapat beroperasi dalam ekosistem usaha yang memberikan kepastian hukum dan kebijakan, mereka dapat meningkatkan kegiatan investasi dan usahanya. Banyak asosiasi bisnis dan OECD menyatakan bahwa kepastian regulasi dan konsistensi pelaksanaan menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan investasi,” kata dia. Bhredipta menjelaskan, ada tiga kondisi yang menentukan keputusan reinvestasi perusahaan. Pertama, mengenai kejelasan dan konsistensi. Perusahaan dapat patuh jika persyaratan, otoritas, dan tenggat jelas serta diterapkan konsisten. Prosedur yang tidak jelas, kewajiban yang tumpang tindih, dan masa transisi yang tidak pasti dikaitkan anggota USABC dengan tertundanya keputusan. Kedua, mengenai kapabilitas dan proporsionalitas. Dalam hal ini, regulasi paling efektif bila menjawab risiko yang teridentifikasi dan sesuai dengan SDM, sistem, dan kapasitas domestik. “Anggota kami menyampaikan, aturan yang tidak disertai kesiapan pengujian, SDM, atau sistem membuat produk terlambat masuk ke pasar dan sebagian investor menunda peluncuran,” kata dia. Ketiga mengenai kemitraan. Dalam hal ini, jelas dia, faktor perizinan adalah awal siklus investasi. Investor membutuhkan mitra di pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah lintas instansi dan mendengar persoalan sejak dini. “Anggota menyebut, investor sering kesulitan menemukan mitra yang tepat,” ungkap dia.