Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mencatat sebanyak 2.604 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak sejak 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026. Jumlah tersebut bertambah 146 penerbangan dibandingkan data per 17 Oktober 2026 yang mencapai 2.458 penerbangan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi kondisi kabut asap. “Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Setiap keputusan operasional harus mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, serta hasil penilaian keselamatan oleh pihak terkait,” kata Lukman dalam keterangannya, Senin malam (19/10/2026). “Karena itu, penyesuaian jadwal penerbangan dapat dilakukan apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan operasional berlangsung secara aman,” lanjut Lukman. Berdasarkan data Kemenhub, dari total 2.604 penerbangan domestik yang terdampak, sebanyak 1.129 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), sedangkan 1.420 penerbangan dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed). Selain itu, sebanyak 23 penerbangan dialihkan ke bandar udara lain (divert), enam penerbangan kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), dan 26 penerbangan dimajukan jadwalnya (advance). Dampak kabut asap meluas ke sejumlah wilayah. Selama periode 13–17 Oktober 2026, gangguan terpantau tidak hanya di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sejumlah bandar udara yang terdampak antara lain Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sultan Babullah di Ternate, Pattimura di Ambon, Mozes Kilangin di Timika, Domine Eduard Osok di Sorong, Supadio di Pontianak, Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, serta Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang di sekitar bandar udara dan memengaruhi proses pendaratan, lepas landas, maupun pergerakan pesawat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan, penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan berdasarkan penilaian keselamatan. Untuk mengantisipasi dampak karhutla, Ditjen Perhubungan Udara meminta penyelenggara bandar udara di wilayah terdampak meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan operasional. Langkah tersebut mencakup penerapan Low Visibility Procedures (LVP) atau prosedur operasional saat jarak pandang rendah, koordinasi dengan AirNav Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) untuk menyampaikan informasi penting terkait operasional penerbangan. Penyelenggara bandar udara juga diminta meningkatkan pelayanan kepada penumpang, termasuk menyampaikan informasi perkembangan penerbangan secara berkala dan menyediakan masker sesuai kebutuhan. Di sisi lain, bandar udara di wilayah terdampak turut mendukung penanganan karhutla melalui penyediaan fasilitas bagi pesawat pemadam kebakaran. Pada periode 20 April–17 Oktober 2026, operasi pemadaman dari udara menggunakan metode water bombing telah dilaksanakan sebanyak 5.218 siklus penerbangan oleh 38 pesawat dari 11 operator. “Koordinasi dengan penyelenggara bandar udara, AirNav Indonesia, maskapai, BMKG, dan instansi terkait terus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan penanganan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan,” ujar dia. “Kami meminta seluruh pihak terkait terus meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan. Kepada masyarakat, kami mengimbau agar memantau informasi penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandar udara serta mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan jadwal,” tegasnya.