KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Ketentuan tersebut mengatur formula penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari mengatakan, pemerintah tetap menggunakan ketentuan tersebut dalam menetapkan upah minimum tahun depan. “Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Dhatun melalui keterangan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (21/10/2026). PP Nomor 49 Tahun 2025 menetapkan rentang indeks tertentu atau alfa sebesar 0,5-0,9. Indeks tersebut mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Formula dasar penyesuaian upah minimum juga tetap menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dhatun menegaskan, kebutuhan hidup layak (KHL) tetap menjadi salah satu aspek penting dalam penetapan upah minimum setiap tahun. “Pekerja/buruh harus memperoleh upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi ekonomi di masing-masing daerah,” ujar dia. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, KHL tidak diperhitungkan secara langsung dalam formula penyesuaian upah minimum. Namun, aspek tersebut tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan indeks tertentu. “Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, pertimbangan KHL telah tercermin dalam penentuan indeks tertentu pada formula penghitungan upah minimum. Penentuan indeks tersebut juga memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta prinsip proporsionalitas,” jelas dia. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan upah minimum regional (UMR) 2027 naik sebesar 7,5-9,5 persen. Usulan tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. KSPI menilai rentang kenaikan tersebut sesuai dengan perhitungan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur penyesuaian upah minimum menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Dhatun mengatakan Kemnaker menghormati aspirasi serikat pekerja terkait usulan kenaikan tersebut. Ia menilai aspirasi itu merupakan bagian penting dari dialog sosial. “Besaran kenaikan UMP 2027 nantinya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penetapan yang berlaku,” ujarnya lagi.