JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan sumber daya alam di daerah kembali menjadi perhatian pemerintah. Kali ini, kewenangan perizinan galian C atau pasir dan batu (sirtu) yang selama ini berada di tingkat provinsi berpeluang dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota. Rencana tersebut disiapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada November 2025. Material pasir dan batu yang menumpuk di sungai akan dimanfaatkan untuk mendukung normalisasi, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, wacana ini tidak sekadar menyangkut percepatan penanganan bencana. Pengalihan kewenangan tersebut juga membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas desentralisasi, kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya alam, hingga potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, pengembalian kewenangan ke kabupaten/kota tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan kapasitas fiskal, serta risiko penyalahgunaan izin pertambangan menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan. Lantas, apakah pengembalian kewenangan perizinan galian C ke kabupaten/kota menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan PAD, atau justru membuka persoalan baru dalam pengawasan pertambangan daerah. Mengapa Harus ke Kabupaten/Kota? Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menilai, dari perspektif desentralisasi, kewenangan pengelolaan galian C memang lebih tepat berada di tingkat kabupaten/kota. Menurut Djohermansyah, pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semestinya mempertimbangkan kompleksitas serta kemampuan masing-masing tingkatan pemerintahan. Urusan yang membutuhkan teknologi tinggi, sumber daya manusia dengan keahlian khusus, dan pembiayaan besar dapat ditangani pemerintah pusat. Sementara itu, urusan dengan kompleksitas menengah dapat menjadi kewenangan provinsi. Adapun urusan yang relatif sederhana dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari seharusnya dapat ditangani pemerintah kabupaten/kota. "Nah, kalau urusan cuma galian C itu sirtu, pasir dan batu, itu kan urusan yang ringan dalam segi pertambangan. Nah, itu masa juga dipegang oleh pusat atau dipegang oleh provinsi," kata Djohermansyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026). Ia menilai, pengelolaan pasir dan batu tidak membutuhkan teknologi serta keahlian khusus sebagaimana pengelolaan minyak dan gas bumi. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota dinilai memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan, mengelola pemanfaatan material, hingga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Selain berdasarkan kompleksitas urusan, Djohermansyah menjelaskan, pengembalian kewenangan tersebut juga sejalan dengan prinsip eksternalitas dalam pembagian urusan pemerintahan. Prinsip ini mengacu pada pihak atau wilayah pemerintahan yang paling dekat dan paling merasakan dampak dari suatu urusan. Dalam konteks galian C, masyarakat kabupaten/kota merupakan pihak yang paling langsung terdampak aktivitas pengambilan pasir dan batu, termasuk sedimentasi sungai yang dapat memicu persoalan lingkungan maupun bencana. "Jadi, eksternalitas itu, siapa yang terdampak paling dekat dengan urusan. Nah, kalau pasir batu itu yang paling terdampak, contohnya di Aceh itu sungai-sungai pada tertutup sama pasir batu. Nah, itu kan yang terdampak langsung rakyat di sana, masyarakat di kabupaten," ujarnya. Menurut Djohermansyah, kedekatan pemerintah kabupaten/kota dengan lokasi pertambangan maupun sungai juga memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih langsung. Sebaliknya, pemerintah provinsi memiliki wilayah kerja yang lebih luas sehingga pengawasan terhadap aktivitas pengambilan material di setiap daerah tidak selalu mudah dilakukan. Ia bahkan menilai, pengembalian kewenangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatera. Menurut dia, momentum bencana semestinya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembagian kewenangan secara lebih menyeluruh. "Jadi, kalau saran saya, ini mumpung ada momentum, kembalikan saja penanganan urusan, pengelolaan urusan pemerintahan di bidang galian C atau sirtu itu kepada kabupaten/kota," kata Djohermansyah. Sentralisasi Perizinan Djohermansyah juga mengingatkan, kewenangan pengelolaan galian C di tingkat kabupaten/kota bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia menjelaskan, pengelolaan pasir dan batu sebelumnya telah menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah, bahkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga Orde Baru. Namun, pembagian kewenangan tersebut berubah setelah pemerintah melakukan penataan ulang urusan pertambangan melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba). Kewenangan pengelolaan pertambangan yang sebelumnya tersebar di daerah kemudian ditarik ke pemerintah pusat. Selanjutnya, sebagian kewenangan perizinan didelegasikan kembali kepada pemerintah provinsi. Djohermansyah menilai, perubahan tersebut justru menimbulkan persoalan ketika pemerintah harus melakukan pengawasan dan penanganan aktivitas pertambangan yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/kota. Menurut dia, pemerintah provinsi maupun pusat tidak selalu memiliki perangkat yang cukup dekat dengan lokasi untuk melakukan pengawasan secara langsung. "Kalau provinsi kan jauh, kalau kabupaten kan dekat, langsung ada sungai di sana, dia bisa kontrol, bisa dilihat," ujarnya. Ia juga menyoroti persoalan perangkat birokrasi. Menurut Djohermansyah, pengelolaan urusan galian C di tingkat pusat maupun provinsi membutuhkan dukungan aparatur yang harus menjangkau wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota dinilai lebih memungkinkan melakukan pembinaan dan pengawasan melalui perangkat daerah yang sudah tersedia. "Kalau di kabupaten/kota itu sudah ada mereka punya dinas pertambangan. Di kabupaten langsung dia bisa punya perangkat, lebih ringkas. Peralatan, pembinaan, pengawasan dan tidak memerlukan teknologi yang terlalu canggih," katanya. Karena itu, ia menilai pengembalian kewenangan galian C ke kabupaten/kota bukan semata-mata kebijakan untuk merespons bencana, melainkan perlu menjadi bagian dari evaluasi desentralisasi pemerintahan. Untung-Rugi Pengalihan Izin Galian C ke Daerah Dari sisi keuntungan, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman atau Armand melihat setidaknya terdapat tiga manfaat apabila kewenangan perizinan galian C dikembalikan ke tingkat kabupaten/kota. Pertama, mempercepat pelayanan dan pemulihan pascabencana. Kedekatan pemerintah kabupaten/kota dengan lokasi bencana, kondisi sungai, dan kebutuhan masyarakat memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan lebih cepat. Dalam konteks normalisasi sungai, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengoordinasikan pemanfaatan material sedimentasi, termasuk pasir dan batu yang menumpuk. Dengan demikian, rantai birokrasi yang sebelumnya harus melalui pemerintah provinsi dapat dipangkas. Kedua, memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan potensi pasir dan batu melalui kerja sama dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan tambahan penerimaan daerah. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut material hasil normalisasi sungai dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, sementara sebagian hasil kerja sama dapat menjadi pemasukan PAD. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Armand, pemerintah kabupaten/kota memiliki kedekatan lebih besar dengan masyarakat sehingga pemanfaatan material sungai dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi wilayah masing-masing. "Karena pemerintah kabupaten/kota itu lebih dekat dengan lokasi bencana, kondisi sungai, misalnya, dan juga kebutuhan masyarakat," kata Armand saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2026). Meski demikian, Armand mengingatkan, keuntungan tersebut hanya dapat diperoleh apabila pemerintah daerah memiliki tata kelola yang baik dan mampu mempertanggungjawabkan setiap proses pemanfaatan material.