Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi periode penuh tantangan bagi pasar modal Indonesia. IHSG sempat mencapai rekor 9.174,47 pada Januari 2026, tetapi pengumuman MSCI mengenai index freeze pada 27 Januari mengubah arah pasar. IHSG kemudian terkoreksi dan belum kembali ke level awal tahun. BEI dan OJK meluncurkan program reformasi. Inisiatif terbaru BEI adalah mengeluarkan saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) dari perhitungan IHSG. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan hal ini bukan delisting: saham tetap dapat diperdagangkan, tetapi harganya tidak memengaruhi indeks. Menurutnya, saham-saham HSC memiliki bobot sekitar 18% terhadap IHSG. Ia menyebut kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran indeks yang lebih wajar dan mencontoh inisiatif Bursa Hong Kong. Jeffrey juga menyatakan langkah tersebut tidak akan menurunkan rata-rata nilai transaksi harian bursa. Jeffrey menilai pasar modal Indonesia masih layak bertahan dalam klasifikasi emerging market dan mengatakan sejumlah ketentuan MSCI telah dipenuhi Indonesia. Head of Research and Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto menyebut pengetatan pengawasan dan penegakan hukum dapat menimbulkan biaya penyesuaian jangka pendek, terutama pada saham yang valuasi atau likuiditasnya sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental. Ia menilai sanksi OJK terkait DSSA, BREN, dan CUAN menunjukkan komitmen regulator, sementara keberhasilan reformasi perlu dilihat dari transparansi kepemilikan, kualitas free float, likuiditas, perlindungan investor, serta kemampuan menarik investor institusional asing dan investor domestik jangka panjang. Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan MSCI masih mempersoalkan struktur kepemilikan yang tidak transparan, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan penegakan aturan. Ia menilai reformasi perlu terlihat konsisten dalam praktik, termasuk memastikan sanksi dijalankan dan pelanggaran tidak berulang melalui rekening atau entitas lain.