Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan truk molen bermuatan semen yang menabrak kerumunan warga di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat, tidak menjalani uji berkala kendaraan atau uji KIR selama enam tahun. Kecelakaan yang terjadi pada Minggu (1/11/2026) sore tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. “Berdasarkan hasil pengecekan Ditjen Perhubungan Darat, truk molen yang terlibat kecelakaan tidak melakukan uji berkala kendaraan atau uji kir selama 6 tahun,” kata Aan dalam keterangannya, Senin (2/11/2026). Sebagai informasi, truk molen bernomor polisi B-9548-MV itu menabrak kerumunan warga yang sedang menunggu angkutan umum di depan kampus BSI, Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, sekitar pukul 16.30 WIB. Kendaraan tersebut diduga kehilangan kendali saat melaju dari arah timur menuju barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan 12 orang menjadi korban. Enam orang meninggal dunia, sementara enam korban lainnya mengalami luka-luka. “Berdasarkan informasi petugas di lapangan, kendaraan truk bernomor polisi B 9548 MV tersebut melaju dari arah Timur menuju arah Barat dan diduga kehilangan kendali sehingga menabrak kerumunan warga yang berada di kiri jalan,” ujar Aan. Meski demikian, penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan. Polisi, Dinas Perhubungan setempat, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tengah melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kejadian. “Saat ini tengah dilakukan pendalaman penyebab terjadinya kecelakaan oleh petugas kepolisian, petugas Dinas Perhubungan setempat, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),” ujar Aan. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Aan akan memanggil perusahaan pemilik atau pengelola kendaraan untuk meminta klarifikasi dan melakukan pembinaan. Pemanggilan itu juga berkaitan dengan kewajiban pengujian berkala kendaraan serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU). “Dalam hal ini, Ditjen Perhubungan Darat akan memanggil perusahaan untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan terkait kewajiban pengujian berkala dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU),” tutur Aan.