JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengungkap lahan sawah yang bisa dialihfungsikan hanya tersisa 300.000 hektare. "Sehingga praktis ke depan, yang boleh dialih fungsi hanya 13 persen kurang. Berarti 12 persen, karena 87,98 persen tinggal 12 persen," ucap Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kementerian ATR/BPN sudah melakukan verifikasi lapangan, dari 12 persen lahan yang tersisa, delapan persennya sudah terlanjur terjadi pembangunan dan pengeluaran izin. Jadi, Nusron menyerahkan nasib lahan yang sudah terlanjur terjadi pembangunan ke Kementerian Pertanian (Kementan). "Sehingga praktis lahan kosong LSD (lahan sawah dilindungi) dan non LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) yang available untuk alih fungsi itu hanya tinggal empat persen. Empat persen dari 7,4 juta hektare berarti sekitar hanya tinggal 300.000 hektare yang lain sudah ngunci tadi," sambung dia. Namun, Nusron meminta agar pengalih fungsian lahan yang masih menganggur tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. "(lahan) yang empat persen ini tidak dalam tanda petik tidak ugal-ugalan (alih fungsinya). Kami sedang menyusun Permen (Peraturan Menteri), apa saja yang diperbolehkan memakai empat persen (lahan itu)," tegas Nusron. Alih fungsi lahan persawahan diperbolehkan untuk prasaran umum, seperti terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, serta sekolah rakyat. Namun, alih fungsi lahan diharamkan untuk perumahan elit dan real estate. Lahan sawah yang menganggur bisa dialihfungsikan untuk perumahan yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti rumah susun, rumah bersubsidi, dan lain sebagainya.