Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak atas pelanggaran ketentuan pasar modal sepanjang 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, mengatakan bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. "Sepanjang 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan kasus. Sanksi tersebut mencakup dengan total Rp2,23 triliun," ujar Hasan saat konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (26/10/2026). Selain denda, OJK turut menjatuhkan 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis berdasarkan hasil pemeriksaan kasus. Pada periode yang sama, OJK juga mengenakan denda atas keterlambatan sebesar Rp293,78 miliar kepada 805 pihak. Selain itu, terdapat 464 sanksi peringatan tertulis yang dijatuhkan atas pelanggaran terkait keterlambatan. Hasan menegaskan bahwa penegakan hukum di pasar modal tidak hanya dilakukan melalui sanksi administratif. OJK juga membuka opsi untuk melanjutkan penanganan pelanggaran ke proses pidana melalui aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang mencukupi. "Jika penanganan kasus dan pengenaan sanksi tidak dapat diselesaikan secara administratif, maka membawa kasus ke proses pengadilan tetap akan menjadi opsi yang terbuka," tegasnya. Sejumlah pelanggaran yang dapat diproses secara pidana antara lain manipulasi pasar, penciptaan harga tidak wajar melalui perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading, serta penyebaran informasi yang tidak berdasar atau menyesatkan. OJK juga mencatat enam perkara pasar modal telah mencapai proses pengadilan. Perkara tersebut mencakup kasus yang menyangkut PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) yang proses pengadilannya rampung pada tahun ini. Kemudian, proses pidana kasus PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) pada 2019, serta PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPSF) pada 2021-2022. Selain itu, terdapat kasus PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) pada 2019 dan PT Jembatan Nusantara Company Tbk (JECC) pada 2019, yang semuanya telah menghasilkan putusan pengadilan. "Selain itu, dalam pipeline penanganan kasus, pengenaan sanksi, serta penegakan hukum, masih terdapat kasus yang akan terus kami percepat proses penegakan hukumnya," tambah Hasan.