JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan penyaluran kredit program sebesar Rp 394,2 triliun pada 2027. Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat alokasi terbesar, yakni Rp 325 triliun atau sekitar 82 persen dari total target tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target tersebut mencakup lima program pembiayaan, mulai dari KUR, kredit usaha pertanian, kredit industri padat karya, hingga kredit perumahan dan Kredit Perempuan Sejahtera (KPPS). "Terkait dengan kredit program itu terdiri dari: Kredit Usaha Rakyat Rp 325 triliun, kemudian Kredit Usaha Pertanian itu Rp 1,4 triliun, Kredit Padat Karya Rp 600 miliar, kemudian Kredit Perumahan itu Rp 30 triliun, kemudian Kredit Perempuan Sejahtera Rp 30 triliun, sehingga totalnya Rp 394 triliun," kata Airlangga usai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026). Secara terperinci, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp 325 triliun pada 2027. Target tersebut meningkat Rp 30 triliun dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 295 triliun. Pemerintah juga menargetkan penyaluran Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp 1,4 triliun dan Kredit Industri Padat Karya sebesar Rp 600 miliar. Sementara itu, target Kredit Perumahan ditetapkan sebesar Rp 30 triliun. Airlangga mengatakan, target tersebut masih berpeluang ditingkatkan pada semester II 2027. Program lainnya adalah Kredit Perempuan Sejahtera (KPPS) yang menyasar perempuan prasejahtera. Pemerintah menargetkan penyaluran kredit program ini mencapai Rp 30 triliun pada 2027. Pemerintah juga membahas perluasan pembiayaan KUR untuk sejumlah sektor dan kebutuhan usaha. Rencana perluasan tersebut mencakup pembiayaan bagi pelaku usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual serta kredit bagi nelayan. Rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat juga membahas relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Airlangga mengatakan, pemerintah memberikan relaksasi melalui restrukturisasi kredit pada tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan skema restrukturisasi yang dapat berlangsung hingga tiga tahun. Pemerintah turut memberikan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur di NTT. Pada 2027, suku bunga atau margin KUR bagi debitur di wilayah tersebut ditetapkan sebesar 0 persen. Besaran tersebut kemudian meningkat menjadi 3 persen pada 2028.