Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan mobil hybrid berpotensi mendapatkan insentif dari pemerintah pada tahun depan. Menurut Sarmuji, untuk mendapatkan ketentuan itu ada syaratnya yakni memenuhi syarat nilai investasi dan mampu memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Untuk tahun ini, batas minimal TKDN bagi kendaraan yang berhak menerima insentif sebesar 40 persen. Menurutnya, TKDN akan ditingkatkan menjadi 60 persen pada tahun depan. "Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen," ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/11). Syarat ini sudah diketahui produsen kendaraan yang memproduksi mobil di Indonesia, baik pabrikan mobil listrik berbasis baterai maupun produsen mobil hybrid, PHEV dan REEV. Sarmuji mengajak sejumlah produsen mobil hybrid untuk memenuhi syarat tersebut, dan menyarankan menaikkan TKDN di level 60 persen dari kisaran 50-55 persen. "Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal," ucap Sarmuji. Selain insentif fiskal, Sarmuji juga membocorkan adanya stimulus non-fiskal, seperti pengecualian aturan ganjil genap di jalan raya. Pengecualian tersebut secara spesifik ditargetkan bagi mobil hybrid yang terbukti menghasilkan emisi sangat rendah atau memiliki tingkat efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi. "Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM," ujar Sarmuji. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan pembebasan aturan ganjil-genap mobil hybrid diharapkan pelaku industri otomotif untuk mendorong penjualan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. "Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," tutur Sarmuji dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/11). Saat ini, kendaraan yang mendapat pengecualian dari aturan ganjil-genap di Jakarta baru mobil listrik berbasis baterai. Sementara kendaraan hybrid belum memperoleh fasilitas serupa. Menurut Sarmuji pemberian insentif tersebut berpotensi meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan rendah emisi sekaligus mendorong pelaku industri memperluas pengembangan produknya. "Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," tutupnya.