Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan pemerintah akan menaikkan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi mobil hybrid penerima insentif menjadi 60% pada 2027, dari sebelumnya 40% pada tahun ini. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, kendaraan hybrid sebenarnya sudah mendapatkan insentif dengan sejumlah persyaratan, termasuk nilai investasi dan pemenuhan komponen dalam negeri. “Jadi tentang insentif, sebenarnya hybrid pun sudah dapat insentif. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan syarat investasinya berapa triliun itu ada syaratnya. Lalu, komponen dalam negerinya itu juga diperhatikan,” kata Sarmuji dalam konferensi pers Peresmian Bina Pahlawan Belanja Buatan Indonesia di The Foodhall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Dia menjelaskan, persyaratan TKDN untuk kendaraan yang ingin memperoleh insentif pada 2026 sebesar 40%. Adapun, pada tahun depan pemerintah menaikkan persyaratan tersebut menjadi 60%. Menurutnya, Kemenperin juga telah menanyakan kesiapan sejumlah produsen otomotif yang saat ini memiliki kandungan komponen lokal sekitar 50% hingga 55%. Hasilnya, para produsen menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan TKDN sebesar 60% pada tahun depan. “Untuk tahun ini komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40% dan tahun depan itu 60%. Tadi kami sudah tanya, yang baru 50 atau 55% saya tanya apakah sanggup tahun depan sebesar 60%, rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif, terutama dari sisi pajak atau fiskal,” terangnya. Selain insentif fiskal, Sarmuji menyebut, pemerintah juga akan mengoordinasikan pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan rendah emisi, termasuk kemudahan tertentu seperti akses kebijakan ganjil-genap. Meski demikian, dia mengakui kebijakan ganjil-genap merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga penerapannya tidak berada di bawah kewenangan Kemenperin. “Tetapi sebenarnya ganjil-genap kan kewenangan DKI saja, tetapi di luar DKI kan belum ada ganjil-genap,” ujarnya. Sarmuji mengatakan, perkembangan teknologi kendaraan rendah emisi di Indonesia semakin pesat. Hal tersebut terlihat dari berbagai kendaraan berbasis listrik yang dipamerkan dalam showcase di Kemenperin, termasuk kendaraan hybrid dan mobil listrik berbasis baterai. Menurutnya, perkembangan teknologi tersebut tidak hanya mencakup kendaraan listrik murni, tetapi juga mobil hybrid yang memiliki efisiensi bahan bakar semakin baik. “Ada yang hybrid yang bisa sampai 1 liter itu 33 km karena persentasenya begitu. Ada yang lebih luxury lagi, zero emission, emisinya nol, karena bahkan emisinya itu berupa air dengan kemajuan teknologi," katanya. Dia juga menyoroti perkembangan kendaraan yang sudah kompatibel menggunakan bahan bakar dengan campuran etanol hingga E20, meskipun pemerintah baru berencana mencanangkan penggunaan E10. “Ada yang sudah bisa membuat bahan bakar minyaknya itu etanol, E20, padahal pemerintah baru mau mencanangkan E10, tapi sudah ada yang kompatibel dengan E20 dikombinasikan dengan elektrik, dengan sistem baterai. Tentu ini kemajuan yang luar biasa yang kami dorong,” tuturnya. Sarmuji menambahkan peningkatan minat masyarakat terhadap kendaraan berbasis elektrifikasi, baik hybrid maupun listrik berbasis baterai, juga menunjukkan perkembangan positif dalam ekosistem otomotif nasional. Dia menilai peningkatan penggunaan kendaraan rendah emisi dapat membantu mengurangi beban subsidi energi sekaligus menekan polusi. "Tentu saja ini menggembirakan karena dengan demikian subsidi kita juga akan terkurangi, lalu polusi juga akan lebih rendah, dan masyarakat juga akan dapat jaminan yang makin lama makin baik,” pungkasnya.