JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya standar hukum dan regulasi yang jelas untuk mendukung inovasi keuangan digital. Kejelasan aturan diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pelaku pasar sekaligus menjadi acuan bagi pembuat kebijakan. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2026). Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia diwakili Suahasil dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. “Indonesia mengapresiasi peran Financial Stability Board (FSB) dalam mendorong modernisasi regulasi serta memetakan berbagai risiko material yang muncul dari perkembangan inovasi keuangan digital,” kata Suahasil dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (16/10/2026). Selain mendorong kejelasan regulasi, Indonesia menegaskan komitmen untuk mengembangkan pembayaran lintas batas (cross-border payment) berbasis kode QR dan memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal (local currency transaction). Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memfasilitasi aktivitas perdagangan, serta memperdalam inklusi keuangan. Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyambut fokus G20 pada modernisasi pasar uang dan pembayaran lintas batas. Namun, perbedaan kerangka regulasi, struktur pasar, dan tingkat perkembangan keuangan di antara negara anggota dinilai perlu diperhitungkan dalam menyusun agenda bersama. Karena itu, Indonesia mengusulkan pemetaan awal (stock-taking exercise) untuk menjadi fondasi diskusi dalam menentukan prioritas bersama dan memfasilitasi kerja sama yang relevan bagi setiap negara. Indonesia turut mengapresiasi capaian sektor keuangan di bawah Presidensi G20 Amerika Serikat pada 2026 serta menyatakan kesiapan melanjutkan kerja sama dengan Inggris yang akan memegang Presidensi G20 pada 2027, bersama seluruh negara anggota untuk memajukan agenda ekonomi dan keuangan global.