**JAKARTA, investor.id** – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan akan bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas lebih lanjut rencana penerbitan surat utang (obligasi) daerah senilai Rp 5,6 triliun. Adapun dana tersebut disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai proyek strategis, antara lain pengembangan LRT Jakarta rute Manggarai–Dukuh Atas. “Nanti akan ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dengan Pemda DKI,” ucap Suahasil saat ditemui usai mengikuti Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (26/10/2026). Saat ditanya lebih lanjut, Suahasil belum merinci waktu pertemuan. Rencana penerbitan obligasi harus dibahas secara rinci sebab berkaitan langsung dengan keberlangsungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Nanti kami jadwalkan,” kata Suahasil secara singkat. Secara terpisah, Pramono Anung mengatakan akan segera bertemu dengan Suahasil untuk membahas rencana penerbitan obligasi tersebut. “Untuk obligasi, hari ini saya ada rencana bertemu dengan Menteri Keuangan,” ujar Pramono saat meresmikan Puskesmas Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (26/10/2026). Pramono belum memerinci sejumlah hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk merealisasikan penerbitan obligasi daerah. Penerbitan obligasi menjadi salah satu strategi pembiayaan kreatif yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui skema ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 5,6 triliun yang akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah proyek strategis. Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pengembangan LRT Jakarta rute Manggarai–Dukuh Atas dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara itu, sisa dana dari penerbitan obligasi tersebut direncanakan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk proyek Rumah Sakit Sumber Waras. Rencana penerbitan obligasi daerah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota. Dengan alternatif pembiayaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap proyek-proyek strategis dapat terus berjalan tanpa hanya bergantung pada pendanaan dari APBD. Sebelumnya, rencana Pramono untuk menerbitkan obligasi Jakarta sempat menuai kritik dari Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Menurut Purbaya, penerbitan itu memiliki risiko fiskal bagi pemerintah daerah Jakarta di masa mendatang. Sebagai alternatifnya, Purbaya menawarkan skema pembiayaan inovatif (*innovative financing*) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Skema yang ditawarkan memungkinkan pemda membayar dengan pengurangan alokasi dana bagi hasil (DBH) yang seharusnya dibayarkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Ada daerah yang mau ngeluarin *bond* untuk biayai daerahnya. Sebenarnya kalau saya jahat, saya diamkan saja. Nanti dia utang beberapa tahun lagi susah. Tetapi kalau memakai skema ini (*innovative financing*) dia bisa tenang-tenang saja di bank daerahnya. Habis itu kita (pemerintah pusat) yang bayar dalam beberapa tahun ke depan,” urai Purbaya belum lama ini.