JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang baru, Nufransa Wira Sakti, memperbaiki pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) agar dana yang disalurkan pemerintah pusat lebih efektif mendukung pembangunan daerah. Ia juga meminta penggunaan anggaran pusat dan daerah lebih terkoordinasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Arahan tersebut disampaikan Suahasil kepada Nufransa yang baru dilantik sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan. Nufransa, yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt), diminta memperbaiki mekanisme penyaluran dana dan pengawasan pengelolaan anggaran daerah. “Terus perbaiki desain transfer, desain dan tata kelola serta proses bisnis transfer, dan tentunya cara kerja internal DJPK agar desentralisasi fiskal semakin efektif mendukung pemerataan pembangunan,” kata Suahasil dalam pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Suahasil menegaskan pengelolaan TKD harus memperhatikan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Dana yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat mendukung program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Suahasil, manfaat belanja pemerintah tidak hanya berasal dari dana transfer pusat. Belanja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran kementerian dan lembaga yang digunakan langsung di daerah juga harus diperhitungkan. “APBN dan APBD adalah satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat Indonesia. Manfaat belanja pemerintah harus dilihat secara utuh, baik melalui transfer maupun belanja APBD, maupun belanja langsung dari pemerintah pusat yang berlangsung di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya. Selain memperbaiki penyaluran anggaran, Suahasil meminta DJPK lebih aktif membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan keuangan. Pendampingan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah agar penggunaan anggaran lebih efektif. “Bersama dengan Direktorat Jenderal yang lain, terutama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya minta DJPK semakin aktif membantu pemerintah daerah. Memegang prinsip ‘kenali daerah, pahami masalah, dan bantu semaksimal mungkin’ dengan alat fiskal kita dengan pemahaman bahwa APBN dan APBD adalah satu kesatuan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Suahasil. Presiden Prabowo Subianto berjanji penyaluran TKD pada masa pemerintahannya akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Janji itu disambut riuh para kepala daerah, yang dana TKD-nya sempat dipangkas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Janji tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Acara ini turut dihadiri puluhan gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh daerah. Dalam sambutannya, Prabowo meminta para kepala daerah tidak khawatir mengenai alokasi TKD. Ia menegaskan, pemerintah akan meningkatkan penyaluran dana ke daerah guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu sontak mendapat respons meriah dari para kepala daerah. Hal ini mengingat dana TKD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sempat dipangkas karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. “Para bupati dan para gubernur, jangan khawatir saudara-saudara. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu. Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada sebelum ini. Betul?” kata Prabowo yang langsung disambut riuh oleh para kepala daerah.