Kebijakan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang melarang ekspor sumber daya alam (SDA) melalui negara perantara seperti Singapura dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 3 triliun per tahun. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, langkah tersebut juga dinilai dapat memperkuat transparansi perdagangan komoditas energi sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. “Menurut saya, arah kebijakan ini dapat dipahami karena ada persoalan nyata dalam pencatatan nilai perdagangan komoditas Indonesia,” kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026). Ia menambahkan, dalam perdagangan batu bara, peran Singapura umumnya bukan sebagai lokasi transit fisik komoditas. Kapal pengangkut tetap berlayar langsung dari Indonesia menuju negara pembeli seperti China dan India. Namun, kontrak, faktur, serta margin perdagangan kerap tercatat melalui perusahaan yang berkantor di Singapura. “Jadi, persoalan utamanya bukan rute pengiriman, melainkan lokasi pencatatan laba dan nilai tambah,” imbuh dia. Menurut Yusuf, apabila transaksi perdagangan dilakukan langsung dari Indonesia, sebagian margin yang sebelumnya tercatat di luar negeri berpeluang masuk ke dalam negeri. Kondisi ini dapat memperluas basis penerimaan pajak dan memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi negara. Dengan asumsi volume perdagangan sekitar 55 juta ton batu bara dan harga rata-rata 75 dollar AS per ton, Yusuf memperkirakan nilai transaksi mencapai hampir 4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 75 triliun. Dari jumlah tersebut, tambahan nilai perdagangan yang berpotensi tercatat di Indonesia diperkirakan berkisar Rp 1 triliun hingga Rp 7 triliun per tahun. “Tambahan penerimaan negara dari pajak dan royalti kemungkinan sekitar Rp 0,5 triliun hingga Rp 3 triliun. Ini tetap berarti, tetapi tidak sampai puluhan triliun rupiah,” jelas ia. Meski demikian, Yusuf mengingatkan, perhitungan tersebut masih bersifat indikatif karena belum terdapat kepastian mengenai seluruh volume komoditas Indonesia yang diperdagangkan melalui Singapura. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan untuk memastikan potensi manfaat ekonominya. Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melarang ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia mulai dari batu bara hingga minyak dan gas bumi dilakukan melalui negara perantara. Ia memerintahkan pengiriman komoditas tambang dan energi dilakukan langsung dari Indonesia ke negara tujuan. “Pak Dirjen (direktur jenderal), saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya enggak mau,” ujar Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).