Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pengangkatan seluruh pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan ini diambil dalam rapat finalisasi mengenai kepegawaian yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (6/11). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan pengangkatan status PPPK paruh waktu ini tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidik atau guru, tetapi mencakup seluruh lintas profesi di ranah non-ASN. "Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo. Prasetyo merinci pengalihan status tersebut mencakup berbagai formasi tenaga honorer dan non-ASN, mulai dari dosen, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan atau medis, hingga tenaga teknis dan pelaksana pelayanan lainnya. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi para pegawai tersebut untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang rencananya akan mulai dibuka pada 2027 mendatang. "Karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi P3K penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," tuturnya. Dalam kesempatan sama, Prasetyo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperpanjang masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, serta pegawai tenaga kesehatan non-ASN yang kontraknya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan perpanjangan ini setidaknya mencakup lebih dari 172 ribu guru negeri dan 2.400 guru di bawah Kementerian Agama. Kemudian, pemerintah juga berencana menyiapkan aturan khusus mengenai batasan usia bagi pegawai non-ASN yang ingin mengikuti seleksi PNS. Seluruh penyesuaian aturan dan pengangkatan status kepegawaian ini dijadwalkan akan mulai berlaku secara bertahap terhitung mulai 1 Januari 2027. "Alhamdulillah hari ini masalah kepegawaian sudah bisa kita benahi. Yang bekerja sudah mendapatkan kepastian status, adik-adik yang baru lulus juga akan kita buka ruang," ungkap Prasetyo.
Status PPPK Non-ASN Naik Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027
Diperbarui:

Analisis Dampak Berita
Masuk untuk meminta analisis dampak berita ini.
MasukKomentar (0)
Masuk untuk memberikan komentar.
Baca juga

Bank Indonesia Beber Alasan Rupiah Jatuh ke Level Rp18.250 Hari Ini
CNN
schedule17 menit yang lalu · 12.34 WIBvisibility1menu_book1 mnt
Bank Indonesia (BI) merespons kondisi nilai tukar rupiah yang kembali cetak rekor terlemah sepanjang sejarah, setelah ambruk ke level Rp18.250 per dolar AS pada perdagangan Kamis (12/11). Posisi tersebut tercatat pada pukul 10.45 WIB.
Sumber Berita: CNN
Newsroom · 12 Nov 2026, 12.34 WIB

Pemkot Medan Bangun Pusat UMKM, Target Tarik Pengunjung dari Malaysia
CNN
schedule17 menit yang lalu · 12.34 WIBvisibility1menu_book1 mnt
Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan membangun pasar tradisional yang juga bisa difungsikan sebagai pusat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjualan.
Sumber Berita: CNN
Newsroom · 12 Nov 2026, 12.34 WIB

Bappenas: Sumatera Berperan Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi RI
CNN
schedule17 menit yang lalu · 12.34 WIBvisibility1menu_book1 mnt
Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan, mengungkap peranan penting daerah Sumatera dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sumber Berita: CNN
Newsroom · 12 Nov 2026, 12.34 WIB

