JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan jumlah saham yang beredar di publik (free float) dari 560 emiten mencapai 22,99 persen, dari ketentuan minimum saham yang beredar, yakni 15 persen. Berdasarkan data per 30 September 2026, rata-rata free float perusahaan tercatat menyentuh 22,99 persen, dengan 560 dari 918 perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut. Pernyataan BEI diumumkan setelah indeks provider global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mengumumkan rencana mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia. MSCI membuka konsultasi agar Indonesia dipindahkan dari kategori emerging market menjadi standalone market. BEI memastikan proses konsultasi belum menghasilkan keputusan final. Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) terus memperkuat transparansi dan kualitas data pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor. Sejumlah pembenahan telah dilakukan, mulai dari publikasi data kepemilikan saham di atas 1 persen, pengayaan data kepemilikan saham dengan informasi yang lebih terperinci, hingga penguatan pengawasan perdagangan. BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebelumnya memasukkan sejumlah emiten ke dalam kategori saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/HSC). “Kami terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kualitas data, dan memastikan akses informasi yang lebih baik bagi investor. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam menindaklanjuti perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia,” ujar Iding kepada wartawan. Untuk mendukung proses transisi, BEI melakukan sosialisasi, pengingat masa transisi, pendekatan one-on-one, serta menyediakan layanan hot desk bagi perusahaan tercatat. Otoritas bursa juga membentuk Satgas Monitoring Free Float bersama KSEI dan perwakilan asosiasi pelaku pasar. “Kami juga memfasilitasi pertemuan antara Perusahaan Tercatat dan calon investor melalui roadshow, business meeting, dan public expose live untuk memperluas eksposur perusahaan sekaligus mendukung pemenuhan ketentuan secara terukur,” paparnya. Pengawasan dan penegakan hukum juga penting untuk menjaga integritas pasar modal. OJK telah menjatuhkan sanksi dengan akumulasi Rp 2,1 triliun kepada pihak yang berkaitan dengan transaksi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). OJK mengenakan denda administratif Rp 1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pelanggaran dalam transaksi saham DSSA selama periode perdagangan 2024–2026. Denda sebesar Rp 500 miliar dikenakan kepada pihak terkait dalam penjatahan saham BREN dan Rp 100 miliar kepada pihak terkait pada penjatahan saham CUAN. BEI menyatakan fundamental perusahaan tercatat masih menunjukkan pertumbuhan. Pada semester I-2026, laba bersih seluruh emiten meningkat 16,25 persen dibandingkan semester I-2025. Laba bersih perusahaan dalam indeks LQ45 meningkat 18,49 persen. Sebanyak 74 persen perusahaan tercatat membukukan laba, dengan sektor energi mencatat pertumbuhan laba bersih tertinggi, yakni 78,28 persen.