PADANG, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengoptimalkan potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Langkah ini dinilai strategis sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah pascabencana. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, potensi dana rantau yang sangat besar tersebut selama ini masih dominan mengalir untuk kebutuhan konsumsi. Pemerintah daerah diminta mulai mengarahkan dana tersebut ke sektor investasi produktif dan pembangunan infrastruktur jangka panjang. “Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujar Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (2/11/2026). Bima menilai, Sumbar memiliki modal ekonomi yang besar untuk berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN perlu dikurangi dengan membangun ekosistem ekonomi mandiri yang mampu menggerakkan berbagai sektor usaha. Ia juga mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumbar yang mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota untuk merumuskan langkah konkret pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.