JAKARTA, KOMPAS.com - Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor gas industri telah selesai dirumuskan dan kini tinggal menunggu pengesahan pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) Rachmat Harsono mengatakan, penyelesaian perumusan SKKNI tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di industri gas Indonesia. "Bersyukur tahun 2026, sekjen bersama seluruh pemangku kepentingan lain menyelesaikan perumusan SKKNI sektor gas industri yang sekarang tinggal menunggu pengesahan. Ini merupakan milestone pencapaian yang sangat penting," ujarnya dalam Seminar Teknik AGII 2026 di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menuturkan, setelah SKKNI disahkan, langkah berikutnya adalah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gas Industri. Lembaga ini nantinya berperan dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja di sektor tersebut. Menurut Rachmad, peningkatan kompetensi pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan operasional industri gas. Pasalnya, sektor ini memiliki risiko khusus karena menangani gas bertekanan tinggi dan mudah terbakar serta dapat menyebabkan kekurangan oksigen. Dia menilai, penggunaan teknologi canggih tidak akan menjamin keselamatan jika tidak didukung dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi memadai. "Karena apa pun teknologinya, secanggih apa pun, kalau dioperasikan oleh orang yang tidak kompeten, tidak akan aman," ucap Rachmad yang juga merupakan Direktur Utama PT Samator Indo Gas Tbk. Dia menekankan, standar keselamatan harus diterapkan oleh seluruh pelaku industri gas, mulai dari produsen, distributor, transporter, hingga pengguna akhir. Selain peningkatan kompetensi, dia mendorong penguatan standar keselamatan melalui kepatuhan terhadap regulasi, termasuk inspeksi dan pengujian berkala terhadap tabung gas. Menurutnya, penerapan standar keselamatan harus diterapkan oleh seluruh pelaku industri gas, mulai dari produsen, distributor, transporter, hingga pengguna akhi. Terutama di sisi perusahaan, harus mampu membangun budaya kerja yang membuat pekerja berani melaporkan kondisi berbahaya dan menghentikan pekerjaan apabila dinilai tidak aman. "Kita harus membangun organisasi di mana operator juga memiliki keberanian dan kewenangan untuk bilang, 'stop, this is not safe'. Ketika operator mengambil keputusan itu, perusahaan kita harus berdiri di belakangnya, bukan menyalahkannya, bukan malah menghukumnya, harus mendukung dan melindunginya. Karena terkadang keputusan bisnis terbaik yang dapat kita ambil adalah keberanian kita untuk mengatakan tidak," ucapnya.