Pemerintah meyakini momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut hingga akhir 2026, setelah ekonomi triwulan III-2026 mencatat pertumbuhan 5,47% secara tahunan (year on year/yoy) dan sebesar 5,45% secara kumulatif (cumulative to cumulative/ctc). Namun, target yang dipatok terbilang moderat karena sejumlah tantangan, mulai dari tekanan rupiah hingga ruang ekspor, masih mengadang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan terakhir tahun ini "paling tidak" dapat mendekati capaian triwulan III. “Untuk Q4 pemerintah tetap menargetkan secara year to date 5,4%. Jadi kira-kira targetnya hampir sama dengan apa yang dicapai di Q3,” kata Airlangga dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2026 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan yoy pada triwulan III-2026. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.741,0 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 3.633,2 triliun. Tak seperti biasanya, pernyataan Airlangga itu menunjukkan asumsi moderat. Padahal, pertumbuhan ekonomi RI biasanya lebih terakselerasi di akhir tahun dan dipercaya menjadi salah satu momentum penting untuk mendongkrak target. Apalagi, ekonomi RI sebenarnya telah tumbuh 5,45% ctc untuk periode Januari–September 2026. Hal itu dapat dipahami dengan melihat situasi yang berkembang belakangan ini. Investasi mungkin akan sedikit tertahan karena keraguan investor asing menanamkan modal di Indonesia, apalagi setelah MSCI Inc. mengusulkan penurunan status pasar modal Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) ke pasar mandiri (standalone market). Selain itu, belanja pemerintah yang biasanya “ngebut” di akhir tahun kini telah dirancang lebih merata, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan bisa lebih terbatas pada tiga bulan di sisa tahun ini. Rupiah yang kembali menembus Rp 18.100 per dolar AS juga akan meningkatkan biaya industri, yang pada gilirannya bebannya mengalir kepada konsumen. Karena nasib buruk rupiah itu pula, konsumsi masyarakat ikut diuji lonjakan harga pangan dan energi. Pemulihan pasokan sejumlah jenis pangan masih membutuhkan waktu setelah kemarau panjang akibat El Nino. Jalur-jalur distribusi juga lebih menantang karena memasuki musim hujan yang diprediksi tak kalah ekstrem. Tak sampai di sana, siklus konsumsi masyarakat akan terbatas karena libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 berdekatan dengan periode Ramadan dan Hari Raya Idulfitri di awal tahun depan. Ruang belanja yang terbatas itu yang bakal menahan konsumsi masyarakat di akhir tahun. Sementara ekspor belum bisa benar-benar diandalkan seiring inflasi global yang tinggi dan lonjakan biaya logistik. Bank sentral di sejumlah negara pun telah menunjukkan pengetatan kebijakan moneter. Ekspor masih punya peluang, tetapi ruangnya terbatas. Andalkan Ekonomi Domestik Karena itu, pemerintah secara eksplisit akan memanfaatkan seoptimal mungkin ceruk perekonomian domestik. Pendekatan tersebut diungkapkan Menko Airlangga saat menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan diperkirakan tetap positif memasuki triwulan IV-2026. Ia pun memaparkan sejumlah indikator, yaitu: 1. Indeks PMI Oktober 2026 tetap ekspansif di level 54,0, naik dari 52,4 dan tertinggi sejak Maret 2024; 2. Indeks Kepercayaan Industri Oktober 2026 sebesar 53,77; 3. Penjualan listrik triwulan III tumbuh 9,21%; 4. Indeks Keyakinan Konsumen September 2026 sebesar 118,1, tetap di level optimistis; 5. Penjualan eceran September 2026 tumbuh 1,4%; 6. Penjualan mobil September 2026 tumbuh 28,1%, dengan total Januari–September mencapai 679 ribu unit; 7. Penjualan sepeda motor tumbuh 15,4%, dengan total Januari–September 5.016.421 unit; 8. Kredit bank September 2026 tumbuh 13,26%; 9. Konsumsi semen domestik tumbuh 3,0%; dan 10. Inflasi Oktober 2026 terkendali di 3,23% yoy. Untuk mendukung aktivitas ekonomi domestik, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan dan energi melalui penguatan pasokan, distribusi, dan subsidi, di tengah risiko iklim dan geopolitik. Di sektor pangan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,56 juta ton dan penyaluran SPHP beras mencapai target 828 ribu ton. Bantuan pangan beras Juli–September terealisasi 97,01%, serta sebanyak 997,3 ribu ton akan disalurkan pada Oktober hingga Desember 2026. Di sektor energi, stabilitas harga terus dijaga melalui subsidi dan insentif industri, termasuk insentif bea masuk 0% untuk sejumlah bahan baku dan komponen industri serta BBM bersubsidi bagi nelayan. Pemerintah juga menyiapkan event diskon nasional untuk memicu belanja masyarakat, seperti diskon transportasi Nataru, BINA Great Sale yang pada 2025 menghasilkan Rp 31 triliun, dan Harbolnas yang pada 2025 menghasilkan Rp 36,4 triliun. Di samping itu, pemerintah menyiapkan stimulus akhir tahun 2026 guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas selama periode Nataru. Terdapat program bantuan pada Oktober hingga Desember, yang mencakup pembukaan rekening baru, bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga insentif transportasi selama libur Nataru. “Capaian pertumbuhan yang sebesar 5,47% (triwulan III-2026) ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dipimpin Bapak Presiden Prabowo ini sudah on the right track dengan fundamental yang kuat, investasi terus meningkat, tentu dukungan kebijakan yang terarah, terus akan dijalankan, dan tentu terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diselesaikan,” tandas Menko Airlangga.