Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal berbeda pandangan mengenai hubungan Indonesia dengan Singapura di tengah polemik pasar modal dan kebakaran hutan dan lahan. Lutfi menuding Singapura memiliki kepentingan di balik tekanan terhadap pasar saham Indonesia dan mengkritik penanganan perusahaan yang diduga terkait karhutla. Dino menilai tudingan konspirasi terhadap Singapura tidak masuk akal dan mengingatkan pemerintah agar mengedepankan diplomasi. Perbedaan pandangan muncul setelah MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Pada saat yang sama, Singapura mengumumkan rencana mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga terkait kebakaran lahan penyebab kabut asap lintas negara. Lutfi menduga ancaman perubahan klasifikasi dari emerging market menjadi standalone market dapat menurunkan harga saham Indonesia dan dimanfaatkan investor asing untuk membeli saham lebih murah. Ia menyebut Temasek dan GIC memiliki pengaruh terhadap MSCI serta mengaku mendapat informasi bahwa seorang petinggi GIC menekan MSCI. CNN menyatakan klaim keterlibatan Singapura dan pihak yang disebut Lutfi belum terverifikasi secara independen. MSCI mengumumkan konsultasi pada 15 Oktober 2026. Dalam pengumumannya, MSCI menyebut masukan pelaku pasar mengenai ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta dampak reformasi pasar modal yang belum terlihat konsisten. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Pengumuman MSCI tersebut tidak memuat bukti yang mengonfirmasi tudingan Lutfi. Dino menilai anggapan bahwa Singapura berkonspirasi untuk menjatuhkan pasar modal Indonesia atau menyabotase MSCI tidak masuk akal. Ia menyebut hubungan kedua negara dibangun melalui kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan, dan penanganan krisis, serta mengatakan Singapura berkepentingan pada stabilitas Indonesia. Dalam isu karhutla, Singapura menyatakan akan mengeluarkan preventive notice kepada tujuh perusahaan. Surat itu meminta mereka mengerahkan tim pemadam, menghentikan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, dan menyerahkan rencana aksi kepada Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura. Menteri Grace Fu mengatakan investigasi Singapura menunjukkan sebagian kabut asap berasal dari kebakaran di lahan milik perusahaan-perusahaan tersebut. Denda atau tuntutan hukum disebut sebagai opsi untuk memastikan kepatuhan. Lutfi menilai surat peringatan tidak cukup dan mendesak Singapura menindak perusahaan yang dinilai bertanggung jawab, termasuk jika induknya berada di Singapura. Ia juga mengkritik struktur usaha yang, menurutnya, membuat Indonesia menanggung risiko lingkungan sementara sebagian keuntungan dan penerimaan pajak dinikmati negara lain.