JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun. Di tengah berbagai capaian penanganan pada sejumlah sektor, Mendagri menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon), termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak. Hal itu disampaikan Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Mendagri menyampaikan, rapat tersebut membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatera selama satu tahun terakhir. Selain mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program pemulihan pada 2027, termasuk kebutuhan anggarannya. "Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya," katanya. Pada waktu yang sama, Mendagri melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, penanganan mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Perbaikan Sungai Mendesak Mendagri mengakui, luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan. Selain luasnya wilayah terdampak bencana lalu, hujan terus berlanjut sehingga terjadi longsor dan banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera. Meski berbagai upaya terus dilakukan, sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028. "Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) maupun dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujar dia. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp 12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dia merincikan, dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp 1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana. Namun, Mendagri menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sedangkan daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat. "Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," ucap dia. Mendagri juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana. Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi.