DI TENGAH ramainya pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan sejumlah jenderal polisi, publik Indonesia juga dihadapkan pada kabar meningkatnya gelombang percobaan serangan siber yang menargetkan sektor keuangan, instansi pemerintah, dan infrastruktur vital. Seperti diberitakan Kompas, Senin (9/11/2026), berdasarkan pemantauan live threat map FortiGuard Labs pada 8 November 2026, sekitar 657.000 aktivitas serangan siber berhasil diblokir dalam waktu 24 jam. Intensitasnya mencapai sekitar delapan serangan per detik. Dari jumlah tersebut, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran utama dengan sekitar 262.000 aktivitas serangan. Angka tersebut tentu perlu dibaca secara proporsional. Meningkatnya aktivitas yang terdeteksi tidak berarti seluruhnya berhasil membobol sistem. Data tersebut juga perlu dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengetahui tingkat peningkatan ancaman yang sesungguhnya. Meskipun demikian, besarnya aktivitas serangan memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan keamanan digital, terutama karena hampir seluruh sektor kehidupan modern bergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang saling terhubung melintasi batas negara. Sektor perbankan menjadi salah satu yang paling bergantung pada keberlangsungan sistem digital. Sistem pembayaran, transaksi antarbank, layanan keuangan, dan pertukaran data nasabah membutuhkan jaringan teknologi informasi yang aman dan beroperasi secara berkesinambungan. Serangan siber yang berhasil melumpuhkan sistem perbankan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan mengancam stabilitas keuangan nasional. Pada tingkat tertentu, gangguan tersebut dapat berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan kemampuan negara mempertahankan kedaulatannya. Dalam kajian hubungan internasional, keamanan secara tradisional dipahami sebagai kondisi ketika negara mampu melindungi wilayah, penduduk, dan kepentingan nasionalnya dari ancaman, terutama yang bersifat militer. Sementara itu, kedaulatan dipahami sebagai kewenangan tertinggi negara atas wilayah dan penduduknya serta kebebasan dari campur tangan pihak asing. Namun, Barry Buzan melalui People, States and Fear (1991) memperluas pemahaman keamanan dengan menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya berasal dari sektor militer, tetapi juga dapat muncul dari sektor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka tersebut, gangguan terhadap sistem perbankan dapat dipahami sebagai ancaman keamanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi stabilitas negara secara keseluruhan. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas cakupan ancaman tersebut. Negara tidak lagi hanya menghadapi ancaman melalui wilayah darat, laut, dan udara, tetapi juga melalui ruang siber yang tidak mengenal batas geografis secara konvensional. Joseph S. Nye Jr. dalam Cyber Power (2010) menjelaskan, karakter ruang siber, termasuk rendahnya biaya untuk memasuki domain tersebut, anonimitas, dan perbedaan tingkat kerentanan, memungkinkan aktor yang relatif kecil memengaruhi aktor yang lebih kuat. Pandangan Nye menunjukkan, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara tidak otomatis menjamin keunggulannya dalam menghadapi ancaman siber. Dalam konteks ini, keamanan digital bukan lagi sekadar persoalan teknis yang menjadi tanggung jawab pengelola sistem informasi, melainkan bagian dari keamanan nasional. Berbeda dengan konflik bersenjata konvensional, serangan siber sering dilakukan secara tersembunyi dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang tersebar di berbagai negara. Dalam kajian keamanan internasional, proses mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dikenal sebagai atribusi. Proses tersebut membutuhkan kemampuan forensik digital, informasi intelijen, kerja sama internasional, dan penilaian hukum. Apabila serangan dilakukan oleh kelompok kriminal internasional, penanganannya dapat ditempuh melalui kerja sama penegakan hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik. Namun, apabila terdapat bukti keterlibatan organ negara asing, persoalannya dapat berkembang menjadi masalah hubungan antarnegara. Hukum internasional mengenal prinsip tanggung jawab negara atas tindakan yang dapat diatribusikan kepadanya dan melanggar kewajiban internasional. Meski demikian, serangan siber tidak otomatis menjadi pelanggaran kedaulatan hanya karena menggunakan infrastruktur digital yang berada di wilayah negara tertentu. Penilaiannya bergantung pada karakter tindakan, keterlibatan negara, serta skala dan dampak yang ditimbulkan. Karena itu, percobaan serangan, pembobolan sistem, dan operasi yang melumpuhkan infrastruktur strategis harus dibedakan. Dalam situasi demikian, diplomasi menjadi instrumen penting untuk meminta klarifikasi, membangun kerja sama investigasi, menyampaikan keberatan, atau mengupayakan penyelesaian sengketa. Pengalaman Indonesia ketika terungkapnya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia pada 2013 memperlihatkan bagaimana aktivitas intelijen dapat memengaruhi hubungan diplomatik bilateral. Kasus tersebut berbeda dengan serangan terhadap perbankan. Namun, keduanya menunjukkan, keamanan informasi dan hubungan internasional semakin sulit dipisahkan. Ancaman siber juga menimbulkan persoalan mengenai pembagian tanggung jawab antarlembaga negara. Indonesia memiliki Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki fungsi antara lain terkait perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital dan pengawasan ruang digital. Terdapat pula Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian; Polri yang menjalankan fungsi penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana; dan lembaga intelijen, serta institusi pertahanan juga memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi penerapan manajemen risiko teknologi informasi perbankan, sedangkan Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan terhadap keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Persoalannya kemudian bukan semata-mata banyaknya lembaga yang terlibat, melainkan bagaimana memastikan koordinasi berjalan efektif ketika serangan melampaui batas kewenangan sektoral. Pakar keamanan digital Bruce Schneier dalam berbagai karyanya menekankan pentingnya memahami keamanan sebagai persoalan yang melibatkan teknologi, manusia, dan institusi. Pendekatan tersebut mengingatkan bahwa kecanggihan perangkat keamanan tidak cukup tanpa tata kelola dan mekanisme pengawasan yang memadai. Bayangkan apabila suatu serangan berhasil melumpuhkan sistem pembayaran nasional dan menimbulkan kepanikan masyarakat. Siapa yang memimpin penanganan krisis? Bagaimana koordinasi antara Komdigi, BSSN, OJK, BI, Polri dan lembaga intelijen? Bagaimana pula respons Indonesia apabila terdapat indikasi keterlibatan negara asing? Pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan whole-of-government, yaitu koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi ancaman yang kompleks. Menghadapi ancaman tersebut, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pencegahan serangan, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan fungsi strategis negara ketika gangguan terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan resilience diplomacy atau diplomasi ketahanan, yakni pemanfaatan kerja sama dan instrumen diplomatik untuk memperkuat kemampuan negara mengantisipasi, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari gangguan. Dalam konteks keamanan siber, ketahanan berarti kemampuan sistem perbankan mempertahankan layanan penting meskipun menghadapi serangan, sekaligus memulihkan operasional secara cepat apabila terjadi gangguan. Namun, ketahanan tersebut tidak mungkin dibangun hanya melalui kebijakan domestik. Indonesia membutuhkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi ancaman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi keamanan, dan penanganan insiden lintas negara. ASEAN dapat menjadi wahana strategis untuk memperkuat diplomasi ketahanan siber, mengingat semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan sistem keuangan kawasan. Kerja sama juga perlu dikembangkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah membahas norma perilaku negara yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.