"Kami meminta agar OJK segera bertindak untuk membentuk pusat pemantauan keamanan siber. Bank-bank besar memiliki anggaran dan tenaga ahli yang tersendiri. Sedangkan BPR dan bank daerah tidak. Menurut kami, regulasi tidak boleh membiarkan BPR dan Bank Daerah menghadapi ancaman siber tanpa ada perlindungan dari negara," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026). Hasanuddin mengatakan, BPR dan Bank Daerah merupakan kelompok paling rentan. Hal tersebut karena keterbatasan bank-bank tersebut sulit membangun sistem pertahanan siber secara mandiri. "Peretas tidak lagi memilih sasaran berdasarkan besar kecilnya aset perbankan. Bank dengan sistem pertahanan lemah justru berpotensi menjadi pintu masuk untuk menyerang ekosistem keuangan yang saling terhubung," ucapnya. Ia mengungkapkan, serangan terhadap bank daerah pernah terjadi pada akhir 2025 ketika celah keamanan layanan BI-FAST di sejumlah BPD dimanfaatkan peretas untuk melakukan transfer ilegal dengan estimasi kerugian mencapai Rp 200 miliar. Bahkan, dalam POJK Nomor 34 Tahun 2025, OJK juga mengakui penyelenggaraan teknologi informasi di industri BPR dan BPRS masih rentan terhadap insiden siber. Hasanuddin mengapresiasi langkah OJK dan Bank Indonesia (BI) mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sejak 6 November 2026. Namun, menurutnya, langkah darurat tersebut harus diikuti kebijakan jangka panjang yang lebih sistematis. Ia juga tiga langkah yang dapat dilakukan. Pertama, OJK menetapkan standar minimum keamanan siber yang berlaku bagi seluruh bank, tanpa membedakan skala usaha. Kedua, memperkuat pertukaran informasi ancaman siber secara langsung antara OJK, BI, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ketiga, mewajibkan bank memberi tahu nasabah paling lambat 1 x 24 jam setelah terjadi kebocoran data serta menjamin pengembalian dana nasabah apabila kerugian terbukti akibat kegagalan sistem bank. "Namun kami meminta agar penguatan keamanan siber harus berjalan seiring dengan edukasi masyarakat, terutama pelaku UMKM, pedagang pasar, dan petani yang semakin mengandalkan transaksi digital," kata Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.