JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta Utara sempat warga menolak kedatangan petugas saat melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kota Jakarta Utara Teresia Parwati mengatakan penolakan tersebut terjadi pada kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda. Warga dari kalangan menengah khawatir informasi yang diberikan berkaitan dengan urusan perpajakan. Sementara warga kurang mampu juga cemas data yang disampaikan kepada petugas akan memengaruhi penilaian desil. "Kalangan masyarakat menengah ke atas khawatir pendataan terkait dengan pajak. Sementara kalangan bawah khawatir akan memengaruhi penilaian status desil kesejahteraan keluarga mereka," jelas Teresia saat ditemui Kompas.com di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, penolakan tersebut menjadi salah satu kendala karena mendapatkan informasi kurang jelas di media sosial. "Kendala yang sangat terasa pada pelaksanaan kali ini adalah tingginya paparan media sosial," ungkap dia. Atas kekhawatiran tersebut, Teresia menegaskan bahwa pendataan Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan urusan perpajakan maupun penegakan hukum. Ia kemudian mengimbau masyarakat Jakarta Utara agar tidak khawatir apabila kembali didatangi petugas BPS. Sebab, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan kualitas data melalui kegiatan Post Enumeration Survey (PES) yang berlangsung sepanjang bulan November 2026. "Saat ini Bapak atau Ibu sekalian mungkin sebentar lagi atau sudah didatangi oleh petugas sensus yang akan mengecek kembali kebenaran isian data serta kepatuhan SOP yang dijalankan oleh petugas kami," tutur dia. Dia pun mengimbau masyarakat agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak khawatir saat didatangi petugas. Sebab, seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. "Kami berharap Bapak atau Ibu dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak usah takut, karena keterangan yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik," tegas dia.