JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara menyebut pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Utada mencapai 79,57 persen dari keseluruhan target dalam prelist awal. Kepala BPS Kota Jakarta Utara Teresia Parwati mengatakan, capaian tersebut dipengaruhi kondisi di lapangan, yakni berkurangnya jumlah usaha dan keluarga dibandingkan dengan daftar awal yang harus dikunjungi petugas. "Adapun yang tidak ada itu adalah beberapa usaha yang mungkin berkurang jumlahnya dari yang sebelumnya, termasuk juga jumlah keluarga yang ada sedikit penurunan. Sehingga jumlah yang de facto memang ada dan bisa kita datangi itu sebesar 79,57 persen dari target 100 persen," kata dia saat ditemui Kompas.com di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/11/2026). Di sisi lain, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menghadapi kendala berupa penolakan dari masyarakat. Sempat ada warga yang menolak kedatangan petugas sensus selama kegiatan itu berlangsung. Penolakan tersebut terjadi pada kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda. "Artinya, di kalangan masyarakat menengah ke atas kami sempat ditolak karena ada kekhawatiran pendataan ini terkait dengan pajak. Sementara di kalangan bawah, kami juga ditolak karena ada kekhawatiran akan memengaruhi penilaian status desil kesejahteraan keluarga mereka," kata dia. Meski pendataan telah mencapai 79,57 persen, BPS Jakarta Utara saat ini masih melakukan pemeriksaan kualitas data melalui kegiatan Post Enumeration Survey (PES) yang berlangsung pada sepanjang bulan November 2026. "Kegiatan PES ini tujuannya untuk memastikan apakah kemarin responden yang didatangi pada saat pelaksanaan Sensus Ekonomi benar-benar didatangi, apakah jawabannya benar atau tidak. Ini bagian dari BPS menjaga kualitas data, quality control kami terhadap data yang akan dipublikasikan terkait Sensus Ekonomi," jelas dia. Teresia meminta masyarakat tidak khawatir apabila kembali didatangi petugas untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Ia berharap warga bersedia memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya karena seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. "Saat ini Bapak atau Ibu sekalian mungkin sebentar lagi atau sudah didatangi oleh petugas sensus yang akan mengecek kembali kebenaran isian data serta kepatuhan SOP yang dijalankan oleh petugas kami," ucap Teresia. "BPS tidak akan mengeluarkan data individu Bapak atau Ibu, dan data ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pajak atau penegakan hukum. Data ini murni untuk kepentingan statistik agregat," tambah dia.