Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan daftar mineral dan komoditas yang masuk dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS masih dibahas antar lembaga. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan BMKS Inka Yusgiantoro mengatakan penetapan daftar tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap awal, komoditas yang diperdagangkan akan mencakup mineral dan komoditas strategis dengan kemungkinan pengembangan ke produk turunannya. Namun, jumlah dan cakupan komoditas yang masuk belum ditetapkan secara final. “Kisi-kisi saja, ini adalah mineral yang kita punya bargaining power yang besar di dunia. Jadi, kita sebagai eksportir dan sebagai produsen yang terbesar untuk mineral strategis ini nantinya,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Menata Masa Depan Komoditas Strategis, Selasa (27/10/2026). Terkait dengan keberadaan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, lanjutnya, akan berperan aktif dalam ekosistem BMKS. DSI akan berperan terutama dalam kaitannya dengan ekspor komoditas dan memverifikasi kewajaran harga ekspor. Pemerintah, lanjutnya, berupaya menjaga agar pembentukan bursa tidak mengganggu aktivitas perdagangan yang sudah berjalan. Integrasi akan dilakukan sesuai mandat peraturan perundang-undangan, terutama untuk mineral dan komoditas yang ditetapkan sebagai strategis. Selain melibatkan pelaku domestik, BMKS diharapkan mampu menarik partisipasi pelaku pasar internasional. Untuk itu, mekanisme perdagangan perlu menawarkan harga yang kompetitif, kepastian aturan, dan pengawasan yang memadai. Inka menekankan bahwa pengawasan akan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan pelaku pasar. Apabila ditemukan pelanggaran, mekanisme penindakan dan pemberian sanksi akan diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Selain regulasi dan mekanisme perdagangan, kesiapan sistem informasi menjadi salah satu aspek penting yang harus dituntaskan sebelum bursa beroperasi. Inka mengatakan, sistem tersebut perlu menjamin keamanan data, konektivitas, serta interoperabilitas dengan sistem informasi instansi terkait, termasuk yang menangani perpajakan dan kebijakan pendukung lainnya. Keandalan infrastruktur digital menjadi krusial agar transaksi berjalan lancar dan data perdagangan dapat dikelola secara terintegrasi. Sistem tersebut juga diperlukan untuk mendukung transparansi harga serta pengawasan aktivitas perdagangan.