Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah mestinya memperketat pengawasan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir sebelum menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan, pemerintah harus memastikan pembentukan harga di tingkat produsen hingga jalur distribusi atau perantara (middleman) berjalan sesuai ketentuan. Sebab pedagang pasar kerap menerima pasokan komoditas dari distributor maupun perantara dengan harga yang sudah melampaui HET. "Jangan sampai nanti kami yang disalahkan, kami yang dikambinghitamkan, sementara kami sudah mengambil atau memasok beberapa komoditas yang harganya sudah di atas HET," ujar Reynaldi kepada Kontan, Rabu (11/11/2026). Apalagi, Reynaldi bilang saat ini harga cabai rawit merah sudah tembus lebih dari Rp 70.000 per kilogram. "Jadi sebelum ada sanksi harus ada penelusuran-penelusuran yang signifikan terhadap tiga tingkatan agar sasarannya tepat," katanya. Reynaldi menyebutkan, pengawasan perlu mencakup tiga tahapan yakni harga di tingkat produsen, jalur distribusi atau perantara, serta harga jual di tingkat pedagang pasar. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui sumber kenaikan harga dan memastikan sanksi diberikan kepada pihak yang tepat. Meski demikian, Reynaldi memastikan IKAPPI menyambut baik penerbitan aturan ini. Kebijakan ini dinilai memiliki tujuan yang baik sebab bisa menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi konsumen. "Kami sebenarnya menyikapi surat edaran ini dengan baik karena memang beberapa kali IKAPPI bersama Satgas Pangan mengawasi pendistribusian komoditas pangan ini yang telah melampaui batas," tuturnya. Namun, penerapannya memang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pedagang pasar. Ikappi juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi komoditas, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), agar pasokan dan harga pangan tetap terjangkau masyarakat. Asal tahu saja, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 456 Tahun 2026 pada (10/11). Isinya mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), HET, dan harga pangan lainnya. Adapun pelanggar dapat dikenai denda maksimal Rp 1,5 miliar dan pidana penjara paling lama tujuh tahun.