JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Entitas tersebut diduga menjalankan berbagai modus penipuan, mulai dari investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin. Bahkan, beberapa entitas diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk meyakinkan masyarakat agar tertarik mengikuti penawaran investasi. Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto menyatakan, penghentian kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi terhadap entitas-entitas yang ditemukan. "Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik," tulis Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026). Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan. Daftar entitas investasi ilegal Dari 16 entitas tersebut, sebanyak 10 entitas diduga melakukan penipuan investasi dengan modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Kesepuluh entitas itu menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Entitas tersebut diduga menawarkan penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, hingga perekrutan anggota baru untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan hasil verifikasi, kesepuluh entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, mereka tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Selanjutnya, terdapat Zahra Berkah yang diduga menawarkan investasi dengan skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari. Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, seperti penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Zahra Berkah juga mengeklaim telah berizin dan terdaftar di OJK. Untuk meyakinkan calon investor, entitas tersebut turut membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK. Entitas lainnya adalah Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. Entitas tersebut juga menawarkan keuntungan berbasis tim dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diperoleh. SBC mengeklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak memiliki izin OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan SBC juga tidak tercatat sebagai PSE. Selain itu, Satgas PASTI menemukan MAERA yang diduga menawarkan investasi melalui skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas. Modus yang ditawarkan antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengeklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin di Indonesia. Namun, hasil klarifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK. MAERA juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE. Modus investasi saham hingga pencatutan identitas perusahaan Satgas PASTI juga menemukan entitas yang diduga menawarkan investasi pada instrumen keuangan dan aset, yakni OneTwoMarkets dan Brevondale. OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada sejumlah instrumen, mulai dari forex, komoditas, kripto, saham, hingga indeks. Entitas tersebut mengeklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang telah berizin di Afrika Selatan. OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dan menyebut transaksinya diawasi OJK. Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga memanfaatkan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Berdasarkan hasil verifikasi, OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, maupun perusahaan efek. Entitas tersebut juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs webnya tidak tercatat sebagai PSE. Sementara itu, Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Brevondale mengeklaim sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat, yang melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam penawarannya, entitas tersebut diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan Brevondale tidak memiliki izin dari OJK. Kegiatan usahanya juga tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Selain itu, aplikasi dan situs web yang digunakan Brevondale tidak tercatat sebagai PSE. Satgas PASTI turut menemukan entitas yang melakukan impersonasi atau pencatutan identitas perusahaan dan lembaga, yakni Impersonasi Guotai Haitong. Entitas tersebut diduga menawarkan investasi berupa pendanaan pada aset properti dengan mencatut identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau sekuritas yang telah berizin di China. Dalam penawarannya, entitas tersebut juga mengeklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK. Entitas itu juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE. Satgas PASTI blokir akses aplikasi dan situs Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan seluruh entitas dimaksud dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan atau URL terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum setempat agar proses penanganan dapat dipercepat. Apabila menemukan indikasi penawaran investasi ilegal atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs sipasti.ojk.go.id. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id. Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id.