Nantinya seluruh perizinan sektor hulu minyak dan gas bumi bakal diterapkan satu pintu di BUK Migas. Bahlil menuturkan, pemerintah saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), yang mencakup rencana pembentukan BUK Migas. Dalam penyusunan beleid itu, pemerintah ingin menyederhanakan perizinan dan memberikan kemudahan bagi investor di sektor hulu migas. “Nanti dengan undang-undang ini, semuanya insyaAllah, doakan, akan terpusat semua di BUK supaya satu pintu dan selesai semua urusan,” ujarnya dalam Forum Ekonomi (Forek) Hulu Migas di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Menurutnya, kepastian hukum dan kemudahan perizinan menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam memutuskan investasi. Hal itu berkaca dari pengalamannya saat menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di mana dirinya bertugas menarik investor ke Indonesia. “Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit, kepastian terhadap perizinan dan harus clear,” kata dia. Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas saat ini sudah mencapai 90 persen. Dengan memberikan kewenangan yang luas kepada BUK, pelaku usaha yang telah memenangkan tender diharapkan tidak perlu lagi mengurus perizinan secara berulang dari satu kementerian ke kementerian lain. Menurut Bahlil, proses perizinan yang berbelit-belit dapat memperlambat pelaksanaan eksplorasi dan pengembangan migas. “Prinsipnya adalah badan usaha khusus ini, dia akan diberikan kewenangan yang besar,termasuk urusan perizinan. Supaya apa? Saya tidak ingin nanti KKKS begitu sudah menang tender, izinnya pun mereka masih bisa jalan mutar dari kementerian ke kementerian. Ini yang membuat lama, Eksplorasinya lama, izinnya lama,” paparnya. Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil juga menyinggung insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan eksplorasi migas. Ia menilai, perusahaan perlu mendapatkan keringanan pajak selama tahap eksplorasi, terutama ketika kegiatan tersebut belum menghasilkan temuan migas yang layak dikembangkan secara ekonomis. Meski begitu, dia menekankan, kewajiban pembayaran pajak tetap harus dipenuhi ketika perusahaan sudah mendapatkan hasil eksplorasi. “Itu juga termasuk sweetener terhadap pajak. Kalau pajaknya masih eksplorasi, ya udahlah, jangan dulu dibayarlah, sekalipun nanti kalau sudah dapat, kalian bayar ya. Jadi ini sebenarnya kalau tidak dapat, ya enggak usah,” jelas Bahlil.