JAKARTA, investor.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (28/10/2026) untuk membahas perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka demutualisasi bursa. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi pasar modal yang membuka peluang bagi pihak nonanggota bursa, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), untuk menjadi pemegang saham BEI. Berdasarkan undangan rapat, RUPSLB dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Selain membahas perubahan anggaran dasar, rapat juga mengagendakan persetujuan penggunaan saldo laba ditahan dalam laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 serta rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan tahun buku 2027. Demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan bursa yang semula dimiliki anggota bursa menjadi memungkinkan kepemilikan oleh pihak lain, termasuk individu dan badan hukum Indonesia yang bukan anggota bursa. Agenda ini menjadi salah satu bagian dari delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demutualisasi diharapkan memperkuat independensi dan tata kelola bursa, sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan. Landasan hukum demutualisasi tersebut adalah Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa (POJK 13/2026). Regulasi ini mengatur batas kepemilikan saham bursa paling banyak 5%, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski demikian, kepemilikan di atas 5% dapat dilakukan dengan persetujuan OJK dan pemenuhan persyaratan yang berlaku. Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam proses demutualisasi karena berpotensi membuka ruang bagi terbentuknya konsentrasi kepemilikan baru jika tidak diimbangi pengawasan yang memadai. Mekanisme persetujuan OJK ditujukan untuk menjaga agar kepemilikan bursa tidak didominasi pihak tertentu dan independensi bursa tetap terpelihara. Dengan demikian, demutualisasi tidak hanya menyangkut perubahan struktur pemegang saham, tetapi juga penerapan tata kelola dan pengawasan terhadap pemilik bursa.