Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, menaikkan biaya produksi, hingga menggerus daya beli masyarakat. Dikutip dari data Bloomberg, rupiah di pasar spot Selasa (27/10/2026) ditutup pada Rp 18.156 per dollar AS atau melemah 0,12 persen dibandingkan penutupan sebelumnya. Tekanan tersebut muncul karena pelemahan rupiah membuat harga barang impor dan bahan baku industri semakin mahal. Kondisi ini juga diperberat oleh harga minyak dunia yang bertahan di atas 100 dollar AS per barrel di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Chief Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pelemahan rupiah yang berlangsung terus-menerus berpotensi meningkatkan tekanan inflasi melalui kenaikan biaya impor energi, bahan baku industri, barang modal, obat-obatan, serta berbagai produk konsumsi yang memiliki kandungan impor tinggi. "Sehingga perusahaan menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga dalam dollar AS dan pelemahan nilai tukar," kata Josua kepada Kompas.com, Senin (26/10/2026). Menurut Josua, pada tahap awal perusahaan dapat menyerap sebagian kenaikan biaya tersebut melalui penurunan margin keuntungan. Namun, apabila tekanan berlangsung selama beberapa bulan, kenaikan biaya cenderung diteruskan secara bertahap kepada konsumen. Kondisi ini perlu diwaspadai karena inflasi pada September 2026 telah mencapai 3,28 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut mendekati batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 3,5 persen. Josua menjelaskan, dampak pelemahan rupiah terhadap daya beli masyarakat tidak akan dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Data pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa kelompok 20 persen penduduk dengan pengeluaran terendah mengalokasikan sekitar 64,6 persen pengeluarannya untuk makanan. Sementara itu, rata-rata nasional tercatat sebesar 49,8 persen. Artinya, kelompok berpendapatan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya biaya energi dan distribusi. "Risiko terbesar bukan sekadar meningkatnya inflasi, tetapi melemahnya daya beli riil rumah tangga yang kemudian menekan konsumsi, penjualan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi," kata Josua. Oleh karena itu, menurut dia, upaya menstabilkan rupiah perlu dibarengi dengan pengendalian harga pangan dan energi serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Biaya Impor dan Beban Fiskal Meningkat Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian akan muncul secara bertahap apabila tekanan nilai tukar berlanjut. Menurut Yusuf, tekanan harga mulai terlihat pada sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Salah satunya Dexlite yang mengalami kenaikan harga sekitar 20 persen dalam sebulan. "Rupiah yang terus melemah akan meningkatkan harga bahan baku impor, seperti gandum dan kedelai, serta biaya pengadaan BBM," ujar Yusuf. Menurutnya, kenaikan biaya tersebut kemudian dapat merambat ke harga barang jadi dan ongkos transportasi. Di sisi lain, pelemahan rupiah juga berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara melalui subsidi dan kompensasi energi. "Perusahaan yang memiliki utang dalam dollar akan menghadapi beban pembayaran lebih tinggi," kata Yusuf. Yusuf menilai, kelompok masyarakat menengah bawah juga akan merasakan dampak paling berat karena porsi pengeluaran mereka untuk pangan dan transportasi relatif besar. "Dalam kondisi daya beli yang belum pulih, tekanan tambahan ini dapat langsung mengurangi konsumsi rumah tangga," jelas Yusuf. Sementara itu, eksportir memang berpotensi memperoleh keuntungan dari pelemahan rupiah karena pendapatan dalam dollar AS dapat dikonversi menjadi rupiah dalam jumlah lebih besar. Namun, manfaat tersebut tidak selalu maksimal. Pasalnya, sejumlah industri berorientasi ekspor masih bergantung pada bahan baku dan barang modal impor yang harganya ikut meningkat ketika rupiah melemah. BI dan Pemerintah Perlu Menjaga Stabilitas Rupiah Dari sisi kebijakan moneter, Yusuf menilai langkah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75 persen, sekaligus menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5 persen, sudah cukup tepat. Meski demikian, ruang kenaikan suku bunga tetap perlu dijaga apabila bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kebijakan yang lebih ketat. Di sisi lain, upaya stabilisasi rupiah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap cadangan devisa Indonesia. Yusuf menilai peran pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan meredam tekanan terhadap nilai tukar. Pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal, menjelaskan pembiayaan program-program besar secara transparan, serta segera merespons catatan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait tata kelola pasar modal Indonesia. Selain itu, penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri perlu diperkuat. Selain itu, komunikasi kebijakan yang lebih terukur juga diperlukan agar tidak menambah premi risiko di tengah ketidakpastian global. Untuk pergerakan hingga akhir tahun, Yusuf memperkirakan rupiah berada di kisaran Rp 17.900 hingga Rp 18.000 per dollar AS, dengan risiko yang masih cenderung melemah. Menurut dia, terdapat tiga faktor utama yang perlu diperhatikan, yakni hasil konsultasi MSCI, keputusan The Fed, dan pergerakan harga minyak dunia. "Jika ketiganya membaik, rupiah masih memiliki peluang untuk kembali ke bawah Rp 18.000 per dollar AS," kata Yusuf.