JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) melemah pada pembukaan perdagangan Jumat (6/11/2026). Tekanan terhadap rupiah salah satunya dipengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level Rp 18.109 per dollar AS. Posisi tersebut melemah 27 poin atau sekitar 0,15 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp 18.082 per dollar AS. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang membebani kondisi fiskal pemerintah sekaligus memberikan tekanan terhadap rupiah. Seperti dilansir Reuters, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember 2026 naik 2,72 persen menjadi 90,52 dollar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2027 meningkat 3,88 persen menjadi 98,29 dollar AS per barel di London ICE Futures Exchange. Ibrahim mengatakan, meskipun harga minyak dunia sudah berada di bawah 100 dollar AS per barel, level tersebut masih jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN. "Permasalahan di sini kan masalah energi kita ini. Harga minyak ini walaupun sudah dibawah 100 tetapi masih menjadi beban berat bagi pemerintah karena di APBN itu dipatok di 70 (harga minyak mentah per barel) rupiahnya dipatok, di Rp 16.500," kata Ibrahim kepada wartawan, Jumat (6/11/2026). Menurut dia, apabila harga minyak berada di kisaran 95 dollar AS per barel, terdapat selisih sekitar 25 dollar AS dari asumsi harga minyak dalam APBN. Selisih tersebut berpotensi menambah beban anggaran pemerintah, terlebih dengan nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp 18.100 per dollar AS, jauh lebih lemah dibandingkan asumsi kurs APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dollar AS. "Nah kalau seandainya sekarang ya posisi harga minyak di 95 dollar AS berarti apa masih ada sendiri defisit 25 dollar AS," ujarnya. Ibrahim menambahkan, tekanan terhadap APBN juga berasal dari kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah. Ia menyebutkan, yield obligasi pemerintah telah mencapai 7,7 persen, sementara asumsi dalam APBN 2026 berada di level 5,9 persen. Kondisi tersebut membuat pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan untuk menutup selisih beban anggaran. "Nah ini yang sebenarnya yang membuat rupiah ini kembali mengalami pelemahan," pungkasnya.