JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, terutama dari sisi transparansi dan tata kelola. Menurut Rosan, perbaikan iklim investasi perlu terus dilakukan agar Indonesia dapat mempertahankan kepercayaan investor sekaligus mendorong peningkatan investasi yang berkualitas. "Tapi kembali lagi kita pun juga banyak PR-nya, banyak homework-nya yang memang harus kita bereskan dari segi pemerintah, kita harus akui," ujar Rosan saat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2026, Kamis (29/10/2026). Ia menegaskan, pemerintah harus terus menjaga iklim investasi agar semakin baik dan transparan. Rosan mengatakan, kepastian menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal di Indonesia. Menurut dia, investasi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan penempatan modal di pasar saham. Investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) membutuhkan komitmen jangka panjang karena investor harus membangun fasilitas produksi, pabrik, hingga smelter. Karena itu, investor membutuhkan stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi yang mendukung kegiatan usaha. Selain stabilitas, Rosan menyebut investor juga membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis. Investor, kata dia, tidak menginginkan adanya perubahan atau kejadian yang sulit diprediksi ketika sudah memutuskan menanamkan modal. "Kedua, mereka juga tentunya pada saat kita berinvestasi, istilahnya we don't like surprises. Kita tidak suka ada hal-hal yang sifatnya tanpa kita bisa prediksi. Semuanya inginnya terukur, terstruktur, dan penuh dengan certainty," ujar Rosan. Menurut dia, kepastian tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia. Sebab, keputusan investasi jangka panjang membutuhkan pertimbangan atas kondisi usaha dan stabilitas yang dapat diprediksi. Rosan juga menegaskan, keberadaan Danantara bukan untuk mengambil alih peran dunia usaha atau sektor swasta. Sebaliknya, lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengusaha nasional melalui kolaborasi. Di sisi lain, Rosan menyampaikan bahwa realisasi investasi Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Ia mencatat, realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terhitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026, mencapai Rp 3.923,2 triliun.