Adapun lima dari 12 sumur tersebut dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Hal tersebut menjadi topik pembahasan dalam pembukaan gelaran ASEAN Council on Petroleum (Ascope) 51st Council Meeting yang berlangsung di Sanur, Bali pada Senin (26/10/2026). Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, potensi dari 12 sumur tersebut mencakup sekitar 80 persen dari target sumber daya sebelum pengeboran (pre-drill resource target) yang sebesar 2,6 miliar BBOE pada 2026. Ia bilang, Indonesia menawarkan beragam peluang bagi investor dengan strategi dan tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda. “Indonesia menawarkan portofolio peluang yang beragam bagi investor dengan strategi dan tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda,” ujar Rahmat dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/10/2026). Berdasarkan data SKK Migas, lima dari 12 sumur high impact tersebut dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui sejumlah entitasnya. Kelima sumur itu meliputi Besar-1 yang dikelola Pertamina East Natuna (PEN), Banyu Geni-01 dan Wijaya Kusuma-1 yang dikelola Pertamina EP (PEP), Padang Pancuran-002 yang dikelola PEP, serta Tingkilan-1 yang dikelola Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu (PHE LPB). Kegiatan eksplorasi ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi sumber daya migas baru untuk mendukung keberlanjutan industri hulu migas dan ketahanan energi nasional. Namun, potensi sumber daya yang ditargetkan masih perlu dibuktikan melalui pengeboran dan evaluasi teknis lebih lanjut. Di tengah upaya meningkatkan kegiatan eksplorasi, penguatan kolaborasi regional pun diperlukan guna mengoptimalkan aset hulu migas, menjaga keberlanjutan produksi, serta meningkatkan potensi eksplorasi di kawasan Asia Tenggara. Ascope Secretary in Charge (ASIC) Henricus Herwin mengatakan, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan serupa dalam mengelola aset hulu migas. Tantangan itu mulai dari mempertahankan keekonomian lapangan yang telah berproduksi selama puluhan tahun hingga mengembangkan peluang eksplorasi dan mengelola fasilitas yang telah mencapai akhir masa operasinya. Menurut Henricus, optimalisasi aset hulu migas membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari menjaga produktivitas lapangan eksisting, mengembangkan peluang eksplorasi, hingga menutup fasilitas secara aman, bertanggung jawab, dan efisien dari sisi biaya. Melalui Ascope, negara-negara anggota dapat memperkuat kerja sama melalui pertukaran data, bukti, dan pengalaman untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset masing-masing.