Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, total pembiayaan (outstanding) yang telah disalurkan ke sektor UMKM mencapai Rp 1.519 triliun hingga Juni 2026. “Dengan total ini per Juni 2026, total keseluruhan itu di angka Rp 1.519 triliun yang sudah digelontorkan memberikan akses pembiayaan di sektor UMKM,” kata Maman di kantornya, Kamis (22/10/2026). Maman mengatakan, pemerintah terus mendorong akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui sejumlah skema, mulai dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pembiayaan bagi usaha yang telah memenuhi persyaratan perbankan. Maman bilang, skema pembiayaan tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan pelaku usaha. Langkah ini ditujukan untuk menjangkau UMKM yang belum memiliki akses perbankan maupun usaha yang membutuhkan pembiayaan lebih besar. Salah satu skema yang didorong pemerintah adalah PNM Mekaar, yang menyediakan pembiayaan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 20 juta. Menurut Maman, bunga pembiayaan PNM Mekaar telah diturunkan dari sebelumnya sekitar 20–25 persen menjadi 8 persen. Penurunan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, pembiayaan PNM Mekaar ditujukan terutama bagi perempuan pelaku usaha mikro, termasuk mereka yang menjalankan usaha sehari-hari dan belum memiliki akses pembiayaan formal. “Jadi ada penurunan bunga pinjaman yang sangat signifikan dari yang awalnya 20 sampai 25 persen, sekarang di angka 8 persen. Ini tanpa agunan sama sekali,” ujar Maman. Selain PNM Mekaar, pemerintah mendorong penyaluran KUR bagi pelaku UMKM yang belum memenuhi persyaratan perbankan atau belum bankable, tetapi dinilai memiliki prospek dan kelayakan usaha. Maman menyebutkan, kuota KUR yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar Rp 300 triliun per tahun. Pembiayaan disalurkan melalui bank-bank penyalur, dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank yang memiliki kuota terbesar. Menurut dia, jaringan BRI hingga tingkat desa menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas jangkauan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Reghi Perdana mengatakan, akses pembiayaan bagi UMKM mencakup jalur formal dan informal. Ia menjelaskan, pelaku UMKM memiliki kondisi yang berbeda-beda, termasuk usaha ultra mikro yang sama sekali belum mengakses perbankan. “Pemerintah perlu menyesuaikan skema pembiayaan dengan skala, kondisi, serta kelayakan usaha masing-masing pelaku UMKM,” tegas Reghi.