Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp11,34 triliun atau 83,99% dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp13,50 triliun sampai Oktober 2026. Plh. Kepala KPPN Malang Supardi mengatakan penyerapan belanja mengalami peningkatan dari 78,10% pada tahun sebelumnya menjadi 83,99% pada tahun berjalan, meskipun pagu belanja negara mengalami penurunan sebesar 12,58%. “Penurunan belanja tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 24,84%, dan bukan disebabkan oleh perlambatan penyaluran,” ujarnya, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja negara sebesar Rp12,06 triliun, atau 78,10% dari pagu sebesar Rp15,44 triliun. Pagu belanja negara mengalami penurunan sebesar 12,58% dan realisasi mengalami penurunan sebesar 5,99%, sedangkan penyerapan mengalami peningkatan sebesar 5,89 poin persen. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa satuan kerja dan pemerintah daerah melakukan penyerapan dengan lebih baik, meskipun dengan pagu yang lebih kecil. Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian dan Lembaga mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp5,11 Triliun, atau 75,97% dari pagu sebesar Rp6,73 triliun, mengalami peningkatan sebesar 7,76%. Rincian realisasi yakni Belanja Pegawai sebesar Rp3,58 triliun atau 84,93%, mengalami peningkatan sebesar 5,18%. Belanja Barang sebesar Rp1,31 triliun, atau 70,64%, mengalami peningkatan sebesar 8,10%. Belanja Modal sebesar Rp222,05 miliar atau 33,66%, mengalami peningkatan sebesar 93,48%. Belanja Bantuan Sosial Kementerian dan Lembaga sebesar Rp0, setelah pada tahun sebelumnya sebesar Rp13,71 miliar. Belanja Modal merupakan fokus utama pada periode November sampai dengan Desember 2026. Sisa pagu Belanja Modal sebesar Rp437,58 miliar, atau 66,34% dari pagu, perlu diserap dalam jangka waktu dua bulan. Rata-rata realisasi pada periode Januari sampai dengan Oktober 2026 hanya sebesar Rp22,20 miliar per bulan, sehingga diperlukan realisasi rata-rata sebesar Rp218,79 miliar per bulan pada bulan November dan Desember 2026. Oleh karena itu, kata dia, Bimbingan Teknis Percepatan Kontraktual difokuskan pada upaya untuk memastikan kontrak yang telah tersedia dapat segera ditagihkan dan kontrak yang masih dalam proses lelang tidak mengalami penundaan. Dia menjelaskan pula, Belanja Transfer ke Daerah tersalur sebesar Rp6,22 triliun, atau 91,96% dari pagu sebesar Rp6,77 triliun, dan mengalami penurunan sebesar 14,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pagu Transfer ke Daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar 24,84%, dari Rp9,01 triliun menjadi Rp6,77 triliun. Penyerapan Transfer ke Daerah justru mengalami peningkatan dari 81,22% menjadi 91,96%. Untuk Dana Alokasi Umum, ujar dia, sebesar Rp3,75 triliun, atau 90,48%, mengalami penurunan sebesar 13,80%. Pagu Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar 20,11%. Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,65 triliun, atau 93,67%, mengalami peningkatan sebesar 27,95%. Rincian realisasi tersebut adalah Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp34,84 Miliar, atau 67,41%, mengalami peningkatan sebesar 57,50%, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp1.614,67 miliar, atau 94,47%, mengalami peningkatan sebesar 27,44%. Adapun transfer Dana Bagi Hasil sebesar Rp570,71 miliar, atau 93,85%, mengalami penurunan sebesar 35,46%. Pagu Dana Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar 49,42%, dari Rp1,20 triliun menjadi Rp608,08 Miliar. Transfer untuk Dana Desa sebesar Rp259,91 miliar atau 99,30%, mengalami penurunan sebesar 66,27%. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh tidak tersalurkannya Dana Desa, karena penyalurannya telah hampir tuntas. Pagu Dana Desa mengalami penurunan sebesar 68,68%, dari Rp835,59 miliar menjadi Rp261,74 miliar, sesuai dengan alokasi Tahun Anggaran 2026. Sementara Dana Insentif Fiskal sebesar Rp0, setelah pada tahun sebelumnya sebesar Rp27,24 miliar. Pada Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat alokasi Dana Insentif Fiskal. Menurut dia, Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan komponen Transfer ke Daerah dengan penyerapan terendah, yaitu sebesar 67,41%, dan menjadi fokus pendampingan. Kota Pasuruan baru terserap sebesar 22,20%, atau Rp712,11 Juta, jauh di bawah rata-rata Dana Alokasi Khusus Fisik. KPPN Malang meminta organisasi perangkat daerah pengampu Dana Alokasi Khusus Fisik di Kota Pasuruan untuk segera melengkapi dokumen persyaratan penyaluran sebelum batas akhir penyaluran. “Dana Desa yang telah terserap sebesar 99,30% tidak lagi menjadi fokus percepatan, karena penyalurannya telah hampir tuntas,” ucapnya.(K24)