JAKARTA, investor.id – Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 40,30% per 30 September 2026, tetapi penurunan itu belum cukup menjadi bukti membaiknya fundamental fiskal. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penurunan tersebut lebih banyak ditopang kenaikan PDB nominal. Sementara secara nominal, realisasi utang pemerintah mencapai Rp 10.326,93 triliun per 30 September 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan sebelumnya sebesar Rp 10.293,69 triliun per 30 Juni 2026. Namun, rasio utang terhadap PDB justru turun dari 41,26% pada Juni 2026. Yusuf menilai, penurunan rasio utang pemerintah belum cukup untuk menunjukkan perbaikan fundamental fiskal. Terlebih, penurunan tersebut terutama ditopang kenaikan PDB nominal. Dia menjelaskan, PDB nominal tahun ini ikut terdorong oleh kenaikan harga komoditas akibat perang Iran. Ketika harga minyak dan komoditas kembali melandai, dorongan pada sisi penyebut akan berkurang, sementara nilai utang nominal tetap harus dibayar. Menurut dia, perbaikan yang lebih mendasar baru terlihat jika pendapatan menguat secara berkelanjutan dan keseimbangan primer bergerak menuju surplus. Artinya, penerimaan negara setelah dikurangi belanja di luar bunga sudah cukup untuk membayar sebagian kewajiban bunga. “Keseimbangan primer 2026 diperkirakan masih defisit Rp 152,1 triliun, lebih lebar dari target awal Rp 89,7 triliun. Jadi, penurunan rasio utang saat ini lebih banyak mencerminkan pertumbuhan PDB nominal daripada penguatan kapasitas fiskal,” kata Yusuf saat dihubungi pada Jumat (6/11/2026). Dia mengatakan persoalan utamanya memang bukan sekadar besarnya utang, tetapi kemampuan pemerintah membayar kewajibannya. Pembayaran bunga pada 2027 dianggarkan Rp 650,3 triliun atau sekitar 19% dari pendapatan negara. Jika ditambah pokok utang jatuh tempo sekitar Rp 802,6 triliun, kebutuhan pembayaran dan pembiayaan ulang mencapai sekitar Rp1.452,9 triliun. Angka ini perlu dibaca hati-hati karena bunga merupakan beban anggaran, sedangkan pokok jatuh tempo umumnya dibiayai kembali melalui penerbitan utang baru. “Namun, besarnya kebutuhan tersebut tetap menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah pada kondisi pasar keuangan,” kata dia. Yusuf mengatakan, ketergantungan pada surat berharga negara (SBN) tidak otomatis bermasalah selama pasarnya dalam, jatuh temponya terkelola, dan investornya cukup beragam. Risikonya meningkat ketika yield naik, rupiah melemah, atau investor meminta premi lebih tinggi. Pemerintah kemudian harus menerbitkan utang baru dengan biaya lebih mahal. Beban bunga pada tahun berikutnya bertambah dan semakin mempersempit ruang belanja. “Di titik itulah pembiayaan ulang dapat berkembang menjadi siklus yang saling memperkuat,” tutur Yusuf. Menurut dia, ada lima langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan utang. Pertama, jangkar fiskal perlu dilengkapi dengan target keseimbangan primer yang secara bertahap menuju surplus dan batas rasio bunga terhadap pendapatan. Batas utang dan defisit tetap dipertahankan, tetapi tidak cukup menjadi satu-satunya tolok ukur. Kedua, penerimaan perlu diperkuat melalui perbaikan administrasi pajak, integrasi data, perluasan basis, dan evaluasi insentif perpajakan yang tidak menghasilkan tambahan investasi atau lapangan kerja sebanding. “Fokusnya bukan menaikkan beban wajib pajak yang sudah patuh, tetapi menutup kesenjangan kepatuhan dan kebocoran penerimaan,” kata Yusuf. Ketiga, kualitas belanja perlu ditingkatkan dengan mengevaluasi program besar berdasarkan hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran atau jumlah penerima. Setiap program perlu diuji dari dampaknya terhadap produktivitas, penciptaan pekerjaan, kualitas layanan publik, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Keempat, manajemen utang harus diarahkan pada perpanjangan rata-rata jatuh tempo, pengendalian utang valas, dan perluasan basis investor domestik. Investor ritel dapat membantu diversifikasi, tetapi tetap perlu diimbangi dengan penguatan investor institusi seperti dana pensiun dan asuransi agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada aliran modal asing jangka pendek. Kelima, kewajiban kontinjensi dari BUMN dan entitas di bawah Danantara perlu dibuka secara transparan. “Utang tersebut memang tidak seluruhnya menjadi kewajiban langsung APBN, tetapi dapat berubah menjadi beban negara ketika proyek gagal, arus kas perusahaan terganggu, atau pemerintah harus memberikan dukungan modal dan jaminan,” terang Yusuf.