JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menilai rantai perdagangan sumber daya alam (SDA) Indonesia perlu dipangkas agar komoditas yang diekspor bisa langsung sampai ke negara pembeli, tanpa melalui negara perantara. Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik pun mendukung instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar ekspor SDA Indonesia dilakukan langsung ke negara tujuan. Menurutnya, perdagangan melalui negara perantara perlu ditata kembali, terutama jika hanya memperpanjang rantai perdagangan tanpa memberikan nilai tambah yang sepadan bagi Indonesia. “Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Sudah seharusnya kita memiliki kendali yang lebih kuat terhadap perdagangan komoditas kita sendiri. Jangan sampai sumber daya alam Indonesia justru memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar kepada negara perantara,” ujar Jamaludin dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026). Ia mengatakan, perdagangan langsung dengan negara tujuan berpotensi membuat proses ekspor lebih efisien sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. “Kalau komoditas kita memang ditujukan ke negara tertentu, mengapa harus melalui negara lain hanya untuk kemudian diperdagangkan kembali? Kita harus memastikan nilai ekonomi dari perdagangan sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati secara optimal oleh bangsa sendiri,” katanya. Jamaludin meminta penataan tata niaga ekspor tersebut tetap memperhatikan kontrak perdagangan dan kesiapan infrastruktur. Menurut dia, perubahan jalur perdagangan juga tidak boleh mengganggu daya saing komoditas Indonesia. “Indonesia tidak boleh hanya menjadi penghasil sumber daya alam, tetapi juga harus memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah perdagangan dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan alamnya sendiri,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II itu. Sebelumnya, Bahlil pembukaan Minerba Convex, Senin (2/11/2026), meminta Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) agar mengutamakan pengiriman komoditas tambang Indonesia langsung ke negara pembeli. Dia tidak ingin komoditas asal Indonesia harus melewati negara perantara sebelum sampai ke pasar tujuan, padahal pengiriman langsung bisa dilakukan. Bahlil mencontohkan pengiriman komoditas ke China. Menurut dia, barang dari Indonesia seharusnya dapat dikirim langsung tanpa harus singgah di negara lain hanya untuk mendapatkan stempel asal barang. “Tidak boleh dari Jakarta mampir di negara yang itu. Hanya stempel baru dia bilang ini ekspor by negara dia, dari mana barang kau? Langsung aja. Langsung aja. Sudah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya enggak bisa diolah-olah oleh mereka nih, enggak bisa,” tegas dia. Instruksi serupa juga disampaikan kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).